27 Jun 17:19

Kang Dedi Raih 'Harmoni Award' Dari Kementerian Agama RI

Kementerian Agama Republik Indonesia hari ini Minggu (26/2) menganugerahkan penghargaan Harmoni Award 2016 kepada 10 kepala daerah. 

Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin di sela Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2017 di Ballroom Krakatau Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tersebut, diberikan kepada daerah yang memenuhi tiga aspek penilaian. 

Ketiga aspek tersebut adalah dukungan pemerintah daerah setempat terhadap pelayanan seluruh agama, hasil kerja program pemerintah daerah setempat yang berkaitan dengan pelayanan terhadap seluruh penganut agama, dan upaya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di masing-masing daerah. 

Seluruh aspek ini telah melalui tahapan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama di masing-masing wilayah. 

Kesepuluh daerah ini menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin memiliki skor tertinggi dibanding dengan daerah lain di Indonesia. 

Bahkan diketahui, Purwakarta menjadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang menerima penghargaan tersebut. Padahal, provinsi tersebut menjadi wilayah dengan tingkat intoleransi paling tinggi di Indonesia versi SETARA Institut.

"Ini apresiasi kami kepada daerah yang memberikan kontribusi membangun keindonesiaan, sesuai dengan visi Kementerian Agama, agar terlahir kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini," kata putera salah satu tokoh Nahdhatul Ulama, Saifudin Zuhri tersebut. 

Lebih jauh Menteri Lukman juga menyerukan agar daerah lain di Indonesia menjadikan daerah penerima award ini sebagai acuan dalam membangun kerukunan umat beragama dan toleransi di daerah. 

"Secara khusus saya sampaikan agar ini menjadi contoh bagi daerah lain dalam rangka membangun kerukunan dan toleransi di daerah masing-masing," katanya menambahkan.

Salah satu penerima award prestisius ini, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi berbagi pengalamannya saat menggulirkan program terkait toleransi di Purwakarta. 

Ia berujar, pemimpin daerah harus siap untuk tidak populer karena berhadapan dengan gerakan-gerakan intoleransi di wilayahnya masing-masing. 

"Salah satu kewajiban penyelenggara Negara itu menciptakan suasana rukun dan toleransi, meskipun dia dihujat, dimarahi, tetapi itu resiko dalam menjalankan kewajiban. Intinya, harus siap tidak populer," ujarnya menjelaskan. 

Adapun kesepuluh daerah yang menerima Harmoni Award 2016 ini terdiri dari 3 Provinsi dan 7 Kabupaten/Kota. 

Provinsi Kalimantan Tengah, Papua dan Kepulauan Riau dinyatakan memiliki skor tertinggi dari provinsi yang ada di Indonesia sehingga berhak mendapatkan penghargaan. 

Sementara itu, untuk Kabupaten/Kota ada Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Alor, Kota Jayapura, Kota Tomohon, dan Kota Sungai Penuh. (*)