27 Jun 17:19

Perijinan

1. IJIN LOKASI

PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN LOKASI (IL)

 

1. Jenis izin: Izin Lokasi

Masa Berlaku Izin:

Luas tanah ? 25 Ha: 1 tahun

Luas tanah > 25 s/d 50 Ha: 2 tahun

Luas tanah > 50 Ha: 2 tahun

Pemberi Pertimbangan:

TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Kabupaten Purwakarta

Dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 12 tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

2. Keputusan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 22 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak AtasTanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal;

3. Keputusan Bupati Purwakarta No. 503/Kep.461 Dis. Pertanahan/2001 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Kabupaten Purwakarta.

Maksud dan Tujuan:

Memberikan kewenangan untuk menguasai tanah/lahan sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang.

Klasifikasi/Sasaran:

1. Luas lahan < 1 ha untuk kegiatan non pertanian yang berdampak terhadap aspek sosial dan ekonomi;

2. Luas lahan s/d 25 ha untuk kegiatan pertanian yang berdampak terhadap aspek sosial dan ekonomi;

Persyaratan:

Permohonan Baru:

1. Surat Rekomendasi TKPRD

2. Surat Permohonan Izin Lokasi;

3. Foto copy KTP Direktur Perusahaan;

4. Rincian Lahan dan Aspek Tata Guna Lahan;

5. Proposal proyek;

6. Foto copy pelunasan PBB lahan yang dimohon tahun terakhir;

7. Surat Pernyataan kesediaan pemilik tanah untu dibebaskan oleh pengembang;

8. Rencana tahapan pembangunan yang jelas sesuai proyek proposal dan kapan seluruh proyek dapat diselesaikan;

9. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pembangunan keseluruhan dalam janghka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penerbitan SK Izin Lokasi Pertama;

10. Keterangan keanggotaan dari organisasi/asosiasi;

11. Denah dan peta lokasi yang dikeluarkan oleh Bappeda Kabupaten Purwakarta;

12. Surat Pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi dan penyediaan sarana sosial dan fasilitas lingkungan;

13. Surat Persetujuan dari BKPM bagi PMA dan PMDN.

 

Perpanjangan/Dispensasi Perpanjangan:

1. Foto copy Surat Izin Lokasi/Perpanjangan;

2. Denah dan peta lokasi yang dikeluarkan oleh Bappeda Kabupaten Purwakarta;

3. Peta penggunaan detail tanah yang dimohon saat ini;

4. Peta Blok Plan Tata Ruang;

5. Hasil monitoring pelaksanaan izin lokasi saat diajukan dispensasi (dinyatakan dalam daftar dan peta):

a. Luas tanah yang diperoleh;

b. Luas yang telah diberikan SK hak;

c. Luas yang telah disertifikatkan;

d. Luas lahan yang telah dibangun

6. Rencana tahapan pembangunan yang jelas sesuai proyek proposal dan kapan seluruh proyek dapat diselesaikan;

7. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pembangunan keseluruhan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung sejak penerbitan SK Izin Lokasi Pertama;

8. Rincian lahan dan aspek tata guna lahan;

9. Keterangan keanggotaan dari organisasi/asosiasi;

10. Denah dan peta lokasi yang dikeluarkan oleh Bappeda Kabupaten Purwakarta;

11. Surat pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi dan penyediaan sarana sosial dan fasilitas lingkungan;

12. Surat Persutujuan Presiden RI bagi PMA dan SPPM dari BKPM untuk PMDN.

 

Standar Biaya:

Tidak ada biaya

Waktu:

14 Hari Kerja.

 

 

PELAYANAN PERIJINAN

Pelayanan perijinan di Kabupaten Purwakarta dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah penyelenggaraan perijinan mulai dari tahap permohonan sampai penerbitan dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Alamat BPMPTSP adalah Jl. Veteran No. 139 Purwakarta, telp/fax: (0264) 8224794.

Berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 060/Kep.419-Ortala/2007 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, pelayanan perijinan yang dilaksanakan BPMPTSP meliputi:

1. Izin Lokasi

2. Rekomendasi TKPRD

3. Izin Undang–Undang Gangguan (HO)

4. Surat Izin Tempat Usaha

5. Izin Penyimpanan Bahan Bakar/ Izin Operasi SPBU

6. Izin Usaha Ketenaga Listrikan Untuk Kepentingan Umum

7. Izin Usaha Ketenaga Listrikan Untuk Kepentingan Sendiri

8. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah

9. Izin Penurapan Mata Air

10. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah

11. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah

12. Izin Pengambilan Air Mata Air

13. Izin Juru Bor

14. Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba

15. Wajib Daftar Perusahaan/ Tanda Daftar Perusahaan

16. Tanda Daftar Industri (TDI)

17. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

18. Tanda Daftar Gudang (TDG)

19. Izin Penggunaan Kios (SIPK)

20. Persetujuan Prinsip (PP)

21. Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang

22. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)

23. Izin Pasar Modern

24. Izin Usaha Industri (IUI)

25. Rekomendasi Ketering Bagi Perusahaan yang Mengelola Makanan bagi Tenaga Kerja

26. Rekomendasi Pendirian PPTKIS

27. Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

28. Izin Balai Latihan Kerja Luar Negeri

29. Izin Usaha Angkutan

30. Izin Trayek Angkuatan

31. Izin Operasi Angkutan

32. Izin Bongkar Muat

33. Izin Sekolah Mengemudi

34. Izin Mobil Derek

35. Surat Izin Usaha Peternakan

36. Izin Usaha Perikanan

37. Izin Pengelolaan Limbah Padat

38. Izin Pengelolaan Limbah Cair

39. Fatwa Peruntukan Lahan

40. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis

41. Izin Balai Asuhan Keperawatan

42. Balai Pengobatan Utama

43. Praktek Dokter Berkelompok

44. Izin Laboratorium Klinik

45. Izin Laboratorium Klinik

46. Izin Pendirian Rumah Sakit

47. Izin Operasional Rumah Sakit

48. Balai Pengobatan Umum Pratama

49. Balai Pengobatan Umum Madya

50. Balai Pengobatan Khusus

51. Apotek

52. Izin Balai Pengobatan di Perusahaan

53. Balai Konsultasi Gizi

54. Izin Balai Khitan

55. Usaha Pengumpulan dan Pengolahan Hasil Hutan dan Kebun

56. Usaha Kebun

57. Usaha Budidaya Jamur Kayu

58. Usaha Budidaya Burung Walet

59. Pengelolaan Persuteraan Alam (Budidaya Ulat Sutera)

60. Pengelolaan Perlebahan (Budidaya Lebah Madu)

61. Pengelolaan Hutan Rakyat

62. Izin Pemasangan dan Pembongkaran Reklame

63. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

64. Izin Usaha Jasa Konstruksi

65. Penggunaan Kekayaan Daerah Berupa Tanah dan Bangunan

66. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (Pemanfaatan Jalan Kabupaten)

67. Izin Usaha Sarana Pariwisata

68. Izin Usaha Jasa Pariwisata

69. Izin Usaha Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

70. Izin Insidentil.

Tag