25 May 21:11

Program Rutilahu Purwakarta ; Bentuk Kehadiran Negara Untuk Rakyat

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mencanangkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada Tahun 2017 mendatang. Program ini merupakan utang terakhirnya dalam masa jabatan sebagai Bupati yang sudah dia jalani sejak Tahun 2008. "Legacy" untuk masyarakat kecil ini akan dibiayai dari APBD Purwakarta melalui mekanisme alokasi bantuan keuangan desa sehingga untuk Tahun 2017 fokus dana yang rutin diberikan setiap tahun ini seluruhnya dalam rangka penuntasan program Rutilahu.

Menanggapi kebijakan ini, Dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung, Firman Manan mengatakan Bupati yang akrab disapa Kang Dedi ini sudah melakukan kebijakan pro rakyat sebagai bentuk kehadiran negara untuk rakyat miskin. Ia berujar kepala daerah memang tidak sepantasnya terjebak dalam program mercusuar yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung dan cenderung membangun citra populer sesaat. "Tugas Negara itu memang sudah seharusnya memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Saya kira program Rutilahu adalah salah satu diantaranya. Pemimpin itu tidak boleh terjebak dalam program mercusuar untuk gagah-gagahan saja". Kata Firman saat dihubungi melalui saluran telepon oleh Humas Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Firman juga menilai, kebutuhan rakyat terhadap perbaikan rumah tidak layak huni merupakan kebutuhan primer sehingga dengan adanya dorongan kebijakan dari pemerintah daerah maka seluruh masyarakat dapat mengakses kebutuhan tersebut secara merata. "Negara harus memiliki kemampuan financial yang cukup untuk mewujudkan program ini agar terlaksana dengan baik. Artinya ini semua tergantung pada politik anggaran yang sedang dibangun oleh pemerintah daerah setempat. Purwakarta ini pelopor di Jawa Barat". Kata Firman menambahkan.

Ketika program ini berhasil, kembali Firman berujar, maka ini merupakan indikator keberhasilan Negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya sehingga masyarakat berpenghasilan kecil dapat mengalokasikan penghasilan mereka untuk kebutuhan lain selain untuk papan. "Dimana pun rumah layak huni itu menjadi pra syarat bagi kesejahteraan rakyat. Saat poin ini terpenuhi, maka efek dominonya syarat lain akan terpenuhi misalnya saja kebutuhan pangan dan sandang". Pungkas Firman menutup statementnya. (*)

Tag