Makalah dalam versi Bahasa Indonesia yang disampaikan Bupati Purwakarta ketika menjadi Narasumber pada acara Workshop “Expanding Coverage to The Informal Sector” di Mombasa, Kenya, 6-10 Juni 2011. Selengkapnya klik disini (format pdf)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari pemerintahan nasional tidak terlepas dari kebijakan penyelenggaraan negara secara keseluruhan. Sejalan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah di bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semangat otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara ideal diharapkan dapat mendorong terwujudnya good governance pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan optimum.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2010 menitikberatkan kepada Visi “ Purwakarta Berakarakter “ sesungguhnya secara sederhana merupakan pencerminan dari aspek kepribadian; ciri khas (branded); kumpulan peran; mandiri; berdaya saing; tangguh; serta maju sesuai dengan tata nilai masyarakat Purwakarta yang berlandaskan religi keislaman dan tata nilai lokal pilemburan (local values). Dengan misinya adalah : (1) Mengembangkan pembangunan berbasis religi dan kearifan lokal, yang berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan dan jasa, (2) Mengembangkan infrastruktur wilayah yang berbasis nilai – nilai kearifan lokal dan berorientasi pada semangat perubahan kompetisi global, (3) Meningkatkan keutuhan lingkungan baik hulu maupun hilir, fisik maupun sosial, (4) Mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif, yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik, mengembangkan potensi kewirausahaan birokrasi yang berorientasi kemakmuran rakyat.

Dalam penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2010 ini yang menjadi dasar penyusunan adalah Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang nomor 8 Tahun 2005 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah sebagai Petunjuk pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Untuk selengkapnya, silahkan klik disini

Sumber: Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Purwakarta

Pajak adalah satu komponen pendapatan yang sangat penting bagi perkembangan dan pembangunan bangsa. Di sini pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan untuk diberikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk subsidi. Khusus untuk Pajak Daerah, di Kabupaten Purwakarta terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Pajak Reklame

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hotel

4. Pajak Galian Golongan C.

5. Pajak Hiburan

6.  Pajak Parkir

7.  Pajak Penerangan Jalan

8. Pajak Air Tanah

9.  Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

 Adapun tata cara perhitungan dan pembayaran 9 (sembilan) Pajak Daerah tersebut, dapat dilihat selengkapnya disini (pdf file).