Pemerintah Kabupaten Purwakarta siap membangun sinergi bersama Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Komitmen ini terungkap dalam kegiatan Sosialisasi Satgas Saber Pungli Jawa Barat di Hotel Harper, Purwakarta, Kamis (22/3/2018).

Ketua Bidang Data dan Informasi Satgas Saber Pungli Jawa Barat Yudi Ahadiat mengatakan pentingnya sinergi tersebut. Kata dia, kejahatan tidak dapat dihilangkan di muka bumi. Meski begitu, jumlahnya bisa ditekan.

Kejahatan itu kan tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa diminimalisir. Kita harapkan ini terjadi, dan sinergi dengan Pemkab Purwakarta dan pemkab lain kita kuatkan, katanya mengawali acara.

Dalam kesempatan tersebut, Yudi mengungkapkan penyebab maraknya pungli di tengah masyarakat. Menurut dia, kemajuan teknologi memiliki andil besar atas merebaknya praktik haram tersebut.

Ada di lingkungan sekolah, urus SIM dan STNK dan urus pelayanan lain. itu kan sebenarnya produk teknologi, ucapnya.

Berdasarkan data pada institusi tempatnya mengabdi, Yudi menjelaskan di Jawa Barat terdapat 641 kasus pungli. Dia berharap jumlah tersebut dapat ditekan melalui acara sosialisasi tersebut.

Peserta sosialisasi agar menyebarkan virus bahwa pungli merupakan perkara pidana. Sehingga, siapapun tidak memiliki hak untuk melakukan pungutan liar. Output-nya, jumlah di kasus di Jawa Barat bisa kita tekan, katanya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Purwakarta M Taufiq Budi Santoso mengatakan pentingnya peran serta masyarakat. Karena itu, dia meminta seluruh informasi yang muncul dalam sosialisasi tersebut disampaikan kepada masyarakat luas.

Ini akan menjadi bekal agar tidak terjadi pungli. Kita sadari, pungli ini menjadi beban daerah juga beban pemerintahan nasional, ungkapnya.

Jika pungli berhasil diberantas, M Taufiq berkeyakinan bahwa proses pembangunan akan berlangsung efektif dan efisien. Bahkan, output pembangunan berupa produk maupun pelayanan akan terus meningkat.

Kita harus bisa menekan jumlah pungli. Saya yakin pembangunan akan berlangsung efektif dan efisien bahkan meningkat. Ini membutuhkan kesadaran semua pihak, katanya.

Dalam sosialisasi tersebut turut hadir unsur partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Unsur dinas berbasis pelayanan pun mengikuti kegiatan tersebut dengan khidmat. (*)