PURWAKARTA ISTIMEWA

Melayani masyarakat dengan sepenuh hati

Rabu, 02 September 2026 01:19

Jakarta, 01 September 2026 - Pemerintah menyatukan jaringan kehumasan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk membangun komunikasi kebijakan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan menjangkau masyarakat hingga daerah.Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan koordinasi antarkehumasan menjadi kebutuhan penting di tengah derasnya arus informasi digital, termasuk meningkatnya disinformasi dan hoaks.“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).Menurut Meutya, pemerintah membutuhkan koordinasi yang kuat antara humas kementerian dan lembaga dengan humas pemerintah daerah. Koordinasi tersebut juga menjadi ruang evaluasi terhadap komunikasi pemerintah.“Kalau ada hal-hal yang memang kurang cepat dilakukan pemerintah, ada komunikasi yang dianggap masih lambat atau belum jelas, ini juga menjadi forum bagi kami untuk evaluasi diri,” katanya.Meutya mengatakan forum komunikasi kehumasan akan diarahkan menjadi agenda berkala. Pemerintah berharap forum tersebut dapat menjadi ruang untuk menyatukan narasi sekaligus mempercepat koordinasi ketika pemerintah perlu menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi kehumasan seiring dengan digitalisasi yang tengah berlangsung.Menurutnya, forum kehumasan nasional yang selama ini berlangsung melalui agenda Anugerah Media Humas dapat dilengkapi dengan forum komunikasi yang memungkinkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan koordinasi secara lebih cepat.“Dengan digitalisasi kita perlu juga koordinasi secara cepat. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Kemenko Polkam karena kemudian dipertemukan dengan lebih intens lagi,” kata Meutya.Tidak Bisa MenungguKepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari mengatakan komunikasi kebijakan memiliki posisi yang sama penting dengan pelaksanaan program.“Komunikasi program itu harus dijalankan supaya dukungan kepada program-program semakin baik dan hasilnya semakin optimal,” ujar Qodari.Qodari menyebut jaringan kehumasan pemerintah secara nasional mencakup lebih dari 8.000 perangkat. Jaringan tersebut menjadi kekuatan komunikasi yang perlu bekerja dalam satu orkestrasi.Menurutnya, pemerintah tidak dapat menunggu ketika ruang informasi publik bergerak setiap saat melalui media sosial. Pemerintah perlu memiliki agenda komunikasi yang rutin agar informasi mengenai kebijakan, program, serta hasil yang dirasakan masyarakat terus tersedia.“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” katanya.Qodari juga menekankan pentingnya menghadirkan masyarakat sebagai wajah dari program pemerintah. Informasi mengenai program perlu menunjukkan perubahan yang dirasakan warga, bukan berhenti pada penjelasan mengenai kebijakan.“Program-program tidak hanya menjadi program tetapi program itu punya wajah. Wajah dari warga Indonesia, wajah dari bangsa Indonesia, wajah dari anak-anak kita, dari mereka-mereka yang merasakan manfaat dari program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah,” ujarnya.Menjaga Komunikasi Dua ArahSementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai jaringan kehumasan pemerintah harus bekerja dua arah. Humas perlu menyampaikan kebijakan kepada publik sekaligus membaca apa yang sedang menjadi perhatian masyarakat.“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah,” kata Bima.Bima juga meminta humas pemerintah memberi ruang lebih besar bagi informasi positif dan kisah inspiratif dari berbagai daerah. Dengan begitu, ruang informasi digital tidak hanya dipenuhi respons pemerintah terhadap isu negatif atau disinformasi.“Kita akan meningkatkan koordinasi ke depannya sesuai dengan tugas fungsi dari Polkam. Kami akan mensinkronisasi kegiatan-kegiatan kehumasan agar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” ujarnya.Forum tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem komunikasi pemerintah yang mampu bergerak lebih cepat, membaca kebutuhan publik, serta memastikan informasi mengenai program pemerintah sampai kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Selasa, 01 September 2026 01:56

Purwakarta - Kepedulian terhadap warga yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) turut ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Purwakarta berhasil menghimpun donasi sebesar Rp100 jutauntuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.Penggalangan dana tersebut dilakukan bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Donasi dihimpun sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat NTT yang tengah menghadapi dampak bencana.Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau Om Zein mengatakan, dana yang terkumpul sempat direncanakan untuk disalurkan bersama bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.Namun, setelah dilakukan koordinasi, Pemkab Purwakarta memutuskan agar bantuan tersebut diberikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah terdampak.“Alhamdulillah terkumpul Rp100 juta. Awalnya akan digabungkan dengan bantuan dari provinsi, tetapi karena bantuan provinsi sudah lebih dulu berjalan, akhirnya kami putuskan bantuan ini disampaikan langsung kepada warga yang membutuhkan di NTT,” ujar Om Zein, Selasa (1/9/2026).Penyaluran bantuan rencananya dilakukan secara langsung ke Kampung Riit Desa Blatatin, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka. Bantuan tersebut akan diantar oleh Monic, warga asal NTT yang saat ini bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.“Ini adalah titipan dari ASN Kabupaten Purwakarta. Mudah-mudahan bantuan ini bisa membantu warga yang terdampak dan menjadi bukti bahwa masyarakat Purwakarta ikut merasakan dan peduli terhadap penderitaan saudara-saudara kita di NTT,” ungkapnya.Penyaluran secara langsung tersebut diharapkan membuat bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus memastikan penggunaannya sesuai dengan kondisi di lapangan.Om Zein meminta agar dana bantuan tidak disalurkan secara sembarangan. Menurutnya, kondisi masyarakat dan tingkat kerusakan akibat bencana harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penerima bantuan.“Manfaatkan bantuan Rp100 juta ini dengan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan masyarakat. Lihat tingkat kerusakannya, siapa yang paling membutuhkan, lalu salurkan dengan adil dan dicatat dengan baik,” tegasnya.Ia berharap bantuan yang berasal dari kepedulian para ASN Purwakarta tersebut dapat memberikan manfaat bagi warga terdampak, meski nilainya tidak sebanding dengan seluruh kebutuhan pemulihan pascabencana.Bagi Pemkab Purwakarta, bantuan tersebut menjadi bentuk solidaritas antardaerah sekaligus pesan bahwa masyarakat yang sedang menghadapi musibah tidak sendirian."Semangat gotong royong yang menjadi bagian dari nilai sosial masyarakat diharapkan terus tumbuh, terutama ketika bencana menimpa saudara sebangsa di daerah lain,"pungkasnya. (Diskominfo Purwakarta)

Senin, 31 Agustus 2026 07:42

Purwakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Ir. Sri Jaya Midan, MP., bertindak sebagai Pembina Apel Pagi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta. Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Maya Datar, Purwakarta, Senin, (31/8/2026).Apel pagi diikuti oleh jajaran pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purwakarta.Dalam amanatnya, Sri Jaya Midan menegaskan pentingnya kedisiplinan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.Menurutnya, disiplin merupakan bagian penting dalam membangun kinerja pemerintahan yang profesional. Karena itu, seluruh pegawai diharapkan mampu menjalankan tugas dengan bekerja secara cerdas dan ikhlas guna mendukung tercapainya visi dan program pemerintahan Kabupaten Purwakarta.Selain menyoroti kedisiplinan, Sekda juga menyampaikan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu mendatang. Berbagai agenda tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah dengan sejumlah instansi terkait.Untuk itu, seluruh jajaran pegawai diminta memberikan dukungan serta kontribusi secara penuh agar setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.“Seluruh pegawai diharapkan dapat memberikan dukungan dan kontribusi penuh demi kelancaran serta kesuksesan berbagai kegiatan yang telah dicanangkan,” demikian pesan yang disampaikan dalam amanat apel.Pada kesempatan tersebut, Sekda Purwakarta turut menyinggung fenomena alam yang tengah terjadi. Ia mengajak seluruh pegawai untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan ikut menjaga kelestarian alam.Salah satunya dengan tidak membakar sampah secara sembarangan serta membiasakan diri menghemat penggunaan air dan listrik dalam aktivitas sehari-hari.Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan peran seluruh masyarakat, termasuk para ASN.Melalui pelaksanaan apel pagi tersebut, seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat menerima setiap saran dan masukan dengan bijak.Hal itu dinilai penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang disiplin, harmonis dan profesional, sekaligus mendorong terwujudnya lingkungan hidup yang aman, damai, tentram dan berkelanjutan.Apel pagi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan komitmen jajaran pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. (Diskominfo Purwakarta)

Jumat, 28 Agustus 2026 06:53

Purwakarta - Warga mengeluhkan kondisi keamanan di sekitar jembatan Ciherang, tepatnya di depan Ramahadi, Kabupaten Purwakarta. Minimnya pengawasan melalui kamera CCTV dinilai membuat kawasan tersebut rawan dimanfaatkan pelaku kejahatan, termasuk aksi begal dan aktivitas mata elang (matel).Keluhan tersebut kemudian mendapat respons dari Bupati Purwakarta Om Zein. Ia memastikan kawasan tersebut akan menjadi salah satu titik yang dipasangi CCTV dalam program peningkatan sistem pengawasan keamanan di Kabupaten Purwakarta.“Om Zein itu nanti kita pasangin. Tapi Om Zein juga mau cerita tentang CCTV di Kabupaten Purwakarta,” ujar Om Zein, Jumat,(28/8/2026).Menurutnya, saat ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah memiliki CCTV yang tersebar di sejumlah titik. Pengadaan dan pemasangan CCTV tersebut akan terus ditingkatkan untuk memperkuat keamanan serta kewaspadaan di wilayah Purwakarta.“Di Purwakarta itu sudah ada 23 titik CCTV dengan 40 CCTV di beberapa titik, sudut-sudut kota dan daerah yang kita anggap perlu,” katanya.Om Zein mengungkapkan, pemerintah daerah kini tengah melakukan proses peningkatan jumlah kamera pengawas secara signifikan. Rencananya, jumlah CCTV akan ditambah hingga mencapai 65 titik dengan 195 kamera CCTV.Dengan penambahan tersebut, total jaringan pengawasan ditargetkan mencapai 88 titik dengan 235 CCTV di berbagai wilayah Kabupaten Purwakarta.“Sekarang ini on process. Kita tingkatkan untuk meningkatkan keamanan dan kewaspadaan. Kita tambah empat kali lipat CCTV di 65 titik dan 195 CCTV,” ungkapnya.Pemasangan CCTV tidak hanya difokuskan di pusat kota. Pemerintah juga akan menempatkan kamera pengawas di sejumlah wilayah yang dianggap rawan, termasuk kawasan perbatasan antarkabupaten.Beberapa lokasi yang disebut menjadi perhatian di antaranya Kiarapedas, yang berbatasan dengan Subang; Cibatu, perbatasan Purwakarta dengan Subang; Maniis, perbatasan dengan Cianjur; Cilangka, perbatasan dengan Karawang; serta Cikopo, yang juga menjadi salah satu kawasan perbatasan Purwakarta dengan Karawang.Selain kawasan perbatasan, CCTV juga akan dipasang di sejumlah lokasi yang dinilai membutuhkan pengawasan lebih, termasuk jembatan Ciherang depan Ramahadi.“Di sudut-sudut kota, sudut-sudut daerah, sudut-sudut wilayah, di area-area yang kita anggap rawan dan area-area yang kita anggap perlu,” jelasnya.Om Zein meminta masyarakat bersabar karena proses pemasangan dan pengembangan sistem CCTV tersebut masih berjalan. Ia berharap keberadaan kamera pengawas yang semakin masif dapat mempersempit ruang gerak pelaku kriminal di Purwakarta.“Pokoknya sabar, on process. Jadi ke depan tidak ada lagi tempat di Purwakarta untuk pelaku kriminal. Ke mana pun dia pergi maka akan terawasi oleh kamera CCTV,” tegasnya.Menurut Om Zein, sistem pengawasan tersebut diharapkan dapat membantu aparat dalam melakukan pemantauan sekaligus mempercepat proses identifikasi apabila terjadi tindak kriminal.Dengan perluasan jaringan CCTV hingga kawasan rawan dan perbatasan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta berharap tingkat keamanan dan kewaspadaan masyarakat semakin meningkat. Bukan hanya jembatan depan Ramahadi, tetapi titik-titik rawan lainnya juga akan masuk dalam radar pengawasan pemerintah. (Diskomindo Purwakarta)