PURWAKARTA ISTIMEWA

Melayani masyarakat dengan sepenuh hati

Sabtu, 15 Agustus 2026 06:09

Purwakarta - Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menghadiri acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwakarta dari Apsari Dewi, S.H., LL.M., Ph.D. kepada Dr. Yudhi Kurniawan, S.H., M.H., bertempat di Plaza Hotel Purwakarta, Jumat, (14/8/2026).Kegiatan tersebut menjadi momentum pergantian kepemimpinan sekaligus ajang menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Apsari Dewi atas dedikasi, sinergi, serta kontribusinya selama menjalankan tugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta.Dalam kesempatan tersebut, Bupati Purwakarta,Om Zein menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kolaborasi yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Kejaksaan Negeri Purwakarta selama ini.Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.“Pemerintah Kabupaten Purwakarta menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi serta sinergi yang telah terjalin selama Ibu Apsari Dewi bertugas di Purwakarta. Semoga pengalaman dan pengabdian selama di Purwakarta menjadi bagian dari perjalanan tugas yang membawa kebaikan,” ujar Bupati.Om Zein juga menyampaikan ucapan selamat kepada Apsari Dewi atas amanah dan tugas barunya. Ia berharap hubungan baik yang telah terbangun selama ini tetap terjaga.Sementara kepada Kajari Purwakarta yang baru, Dr. Yudhi Kurniawan, S.H., M.H., Bupati menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas di Kabupaten Purwakarta.Bupati berharap kepemimpinan Kajari yang baru dapat semakin memperkuat komunikasi, koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Kejaksaan Negeri Purwakarta.“Selamat datang dan selamat bertugas di Kabupaten Purwakarta kepada Bapak Dr. Yudhi Kurniawan. Kami berharap komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang selama ini sudah terbangun dapat terus ditingkatkan,” katanya.Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.Pemerintah Kabupaten Purwakarta, lanjut Bupati, siap membangun sinergi bersama Kejaksaan Negeri Purwakarta dalam mendukung berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.“Yang paling utama adalah bagaimana sinergi ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Purwakarta,” tegasnya.Pisah sambut tersebut diharapkan menjadi awal yang baik bagi kepemimpinan Kajari Purwakarta yang baru sekaligus menjaga kesinambungan kerja sama kelembagaan yang selama ini telah berjalan.Dengan kepemimpinan baru, Pemerintah Kabupaten Purwakarta optimistis kolaborasi bersama Kejaksaan Negeri Purwakarta semakin kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik serta memberikan kepastian dan pelayanan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat. (Diskominfo Purwakarta)

Sabtu, 15 Agustus 2026 05:42

Purwakarta - Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein bersama Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta dalam rangka mengikuti dan mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia secara virtual.Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Purwakarta dan menjadi bagian dari rangkaian agenda kenegaraan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, Jumat, (14/8/2026).Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Sri Puji Utami, didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD. Kegiatan turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Purwakarta, perangkat daerah, serta para tamu undangan.Pidato kenegaraan tersebut disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026.Momentum tersebut menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk menyimak secara langsung arah kebijakan nasional yang disampaikan Presiden. Hal ini sekaligus menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan di daerah dengan prioritas pembangunan nasional.Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan berbagai capaian pembangunan nasional yang telah diraih pemerintah selama dua tahun terakhir. Presiden juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Presiden turut mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus hadir lebih dekat dengan masyarakat, mendengarkan berbagai kebutuhan serta persoalan yang dihadapi rakyat secara langsung.Menurut Presiden, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian angka dan program pemerintah, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan tersebut dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.Pesan tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran.Presiden Prabowo juga menyampaikan harapan agar kemakmuran masyarakat Indonesia terus terwujud dan demokrasi yang dijalankan mampu menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.Dengan semangat persatuan dan kecintaan terhadap Merah Putih, seluruh elemen bangsa diharapkan terus menjaga kebersamaan serta optimisme dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.Bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta, momentum pidato kenegaraan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.Melalui semangat persatuan Indonesia, pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat terus menjaga optimisme dan keberanian untuk membangun daerah serta bangsa menuju Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berkeadilan. (Diskominfo Purwakarta)

Jumat, 14 Agustus 2026 08:26

Jakarta, 14 Agustus 2026 - Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti digitalisasi perlindungan sosial sebagai salah satu bentuk transformasi pelayanan pemerintah yang secara langsung memudahkan masyarakat. Melalui digitalisasi, proses pendaftaran dan pemeriksaan kelayakan penerima bantuan sosial yang sebelumnya dapat berlangsung hingga ratusan hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit.Presiden Prabowo menyampaikan bahwa digitalisasi perlindungan sosial telah mulai diterapkan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga saat implementasi nasional.“Rakyat tidak mampu tidak boleh membayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,” kata Presiden Prabowo.Presiden juga menegaskan bahwa pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75 hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Digitalisasi tersebut akan terus diperluas untuk mencakup seluruh program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi sebagai bagian dari implementasi agenda Pro Kesra Terintegrasi.Menurut Presiden, perluasan digitalisasi perlindungan sosial diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.Mengikuti arahan Presiden tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa transformasi digital harus berujung pada pelayanan publik yang semakin sederhana, cepat, dan mudah diakses masyarakat.“Sesuai arahan Bapak Presiden, teknologi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Digitalisasi bukan sekadar memindahkan proses ke sistem digital, tetapi bagaimana teknologi memangkas waktu, biaya, dan beban administratif yang selama ini dirasakan masyarakat,” ujar Meutya Hafid.Meutya mengatakan Kementerian Komunikasi dan Digital terus memperkuat ekosistem dan infrastruktur digital yang menjadi fondasi bagi transformasi pelayanan publik. Konektivitas yang semakin luas, infrastruktur digital yang andal, serta ekosistem digital yang aman dan terpercaya menjadi bagian penting agar layanan pemerintah berbasis digital dapat menjangkau masyarakat secara merata.“Ketika masyarakat bisa mengakses layanan pemerintah tanpa harus datang berkali-kali, mengeluarkan biaya perjalanan, atau mengulang data yang sudah dimiliki negara, di situlah digitalisasi memberikan manfaat yang nyata,” kata Meutya.Digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) saat ini telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah masuk dalam sistem tersebut, menuju target 49 juta keluarga atau lebih dari 50 persen keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional.Sebelumnya, keluarga yang mengakses proses pendaftaran bantuan sosial dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, serta waktu kerja yang hilang. Dengan sistem digital, proses pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya tersebut.Digitalisasi juga memungkinkan data yang telah dimiliki negara digunakan kembali dalam proses pemeriksaan kelayakan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu berulang kali menyerahkan informasi yang sama untuk mengakses layanan pemerintah.Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus mendukung perluasan transformasi digital lintas sektor agar pemanfaatan teknologi tidak berhenti pada pembangunan sistem, tetapi menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, transparan, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.Bagi pemerintah, keberhasilan transformasi digital pada akhirnya diukur dari satu hal: apakah teknologi benar-benar membuat hidup masyarakat menjadi lebih mudah.

Jumat, 14 Agustus 2026 00:40

Purwakarta - Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein menegaskan pentingnya penertiban bangunan yang berdiri di atas maupun mengganggu saluran irigasi di wilayah Kabupaten Purwakarta.Menurutnya, keberadaan bangunan di atas saluran irigasi tidak hanya menyangkut persoalan pemanfaatan ruang, tetapi juga berpotensi menghambat fungsi saluran yang memiliki kepentingan lebih luas bagi masyarakat.Om Zein meminta bagi siapapun pemilik bangunan yang berada di atas saluran irigasi untuk memahami bahwa penertiban dilakukan demi kepentingan bersama, terutama agar fungsi irigasi tetap berjalan optimal dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.“Silakan bongkar mandiri sebelum bongkar paksa,” tegas Om Zein.Pernyataan tersebut menjadi pesan tegas kepada para pemilik bangunan agar tidak menunggu sampai pemerintah melakukan tindakan penertiban. Pemerintah daerah mengedepankan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pembongkaran secara mandiri sebelum dilakukan langkah penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.Om Zein menekankan, saluran irigasi merupakan bagian penting dari infrastruktur yang harus dijaga. Jika saluran tertutup atau terganggu oleh bangunan, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pemilik bangunan, tetapi dapat berimbas kepada masyarakat yang membutuhkan kelancaran aliran air.“Ini demi kepentingan bersama. Jangan sampai kepentingan pribadi mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.Penertiban tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga fungsi infrastruktur publik serta memastikan saluran irigasi dapat digunakan sebagaimana mestinya.Pemkab Purwakarta diharapkan melakukan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat sebelum proses penertiban dilaksanakan. Dengan demikian, pemilik bangunan memiliki kesempatan untuk memahami ketentuan dan melakukan pembongkaran secara mandiri.Namun, apabila setelah diberikan kesempatan masih terdapat bangunan yang tetap berdiri dan mengganggu fungsi irigasi, pemerintah dapat mengambil langkah penertiban sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.“Kalau bisa dibongkar sendiri, kenapa harus menunggu dibongkar pemerintah?” pungkas Om Zein. (Diskominfo Purwakarta)