PURWAKARTA ISTIMEWA

Melayani masyarakat dengan sepenuh hati

Senin, 16 Maret 2026 05:32

Jakarta, 16 Maret 2026 - Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan akses layanan Wikimedia yang saat ini dibatasi akan dinormalisasi kembali setelah proses pendaftaran Wikimedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat selesai diverifikasi.Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengatakan pemerintah mengapresiasi komunikasi yang telah dibangun oleh Wikimedia terkait komitmennya untuk memenuhi kewajiban pendaftaran platform digital di Indonesia.“Kami mengapresiasi komunikasi yang telah dibangun oleh Wikimedia serta komitmennya untuk menindaklanjuti proses pendaftaran sebagai PSE Lingkup Privat, dan normalisasi akses layanan terdampak akan dilakukan setelah proses pendaftaran terverifikasi,” ujarnya di Jakarta Pusat, Senin (16/3/2026).Dirjen Alexander menjelaskan sebagai penyelenggara sistem elektronik global dengan jutaan pengguna di Indonesia, pendaftaran sebagai PSE Lingkup Privat merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi.“Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, yang mewajibkan setiap platform digital yang menyediakan layanan, memproses data pribadi, serta layanannya tersedia dan/atau digunakan di wilayah Indonesia untuk melakukan pendaftaran,” katanya.Dirjen Alexander menyatakan sangat menghargai kontribusi Wikimedia dalam menyediakan pengetahuan bagi masyarakat.“Namun, keterbukaan informasi harus berjalan selaras dengan kepatuhan hukum. Pendaftaran PSE merupakan bentuk akuntabilitas platform kepada publik, sekaligus memastikan adanya narahubung yang jelas untuk koordinasi teknis, penanganan konten ilegal, serta pelindungan hak-hak pengguna di Indonesia,” katanya.Menurutnya, status non-profit tidak menjadi pengecualian dalam hak tanggung jawab memberikan pelindungan data pribadi Warga Negara Indonesia.“Di ruang digital, risiko keamanan tidak memandang status organisasi, sehingga akuntabilitas melalui pendaftaran resmi menjadi penting agar ekosistem digital kita tetap aman, tepercaya, dan berdaulat,” jelasnya.Kemkomdigi tetap membuka ruang komunikasi dengan pihak Wikimedia Foundation guna memfasilitasi proses pemenuhan kewajiban pendaftaran.Pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS) diharapkan dapat segera dilakukan sebagai dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti pembatasan akses pada subdomain auth.wikimedia.org.Untuk mendukung proses tersebut, Kemkomdigi menyediakan kanal bantuan teknis melalui helpdesk resmi di laman https://pse.komdigi.go.id/hubungi-kami pada jam operasional kerja.Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang aman, tertib, dan tepercaya.Kemkomdigi tetap mendukung ketersediaan informasi terbuka bagi masyarakat, sepanjang penyelenggara platform mematuhi ketentuan hukum nasional serta melindungi kepentingan pengguna di Indonesia.Kepatuhan platform global terhadap regulasi domestik merupakan komitmen bersama dalam melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika transformasi digital global.

Sabtu, 14 Maret 2026 10:52

Jakarta, 14 Maret 2026 – Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital. Salah satunya melalui kehadiran situs Tunasdigital.id, yang disiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sebagai rujukan bagi masyarakat untuk memahami sekaligus menerapkan kebijakan perlindungan anak di internet.Kehadiran situs ini melengkapi pemberlakuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), yang akan berlaku bertahap mulai 28 Maret 2026.Bagi para orang tua, situs ini menjadi panduan praktis untuk memahami apa yang boleh dan tidak boleh diakses anak di dunia digital, sekaligus cara mendampingi anak menggunakan teknologi secara sehat.Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menegaskan bahwa Tunasdigital.id bukan sekadar situs informasi, melainkan bagian dari komitmen negara untuk menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak.“Tunasdigital.id adalah penegasan kehadiran negara dalam melindungi anak di ruang digital. Situs ini kami siapkan sebagai rujukan yang mudah dipahami oleh orang tua dan keluarga tentang bagaimana mendampingi anak di era digital,” ujar Fifi di Jakarta, Kamis (12/3/2026).Menurut Fifi, melalui situs tersebut orang tua dapat menemukan berbagai panduan praktis, mulai dari cara mengenali risiko konten berbahaya, memahami batasan usia penggunaan aplikasi dan gim, hingga tips mendampingi anak menggunakan gawai secara sehat.“Tunasdigital.id menjadi kanal pengetahuan bagi orang tua untuk memahami bagaimana membimbing anak di era digital. Bukan untuk membatasi anak menggunakan teknologi, tetapi menunda akses sampai anak benar-benar siap,” jelasnya.Konten dalam Tunasdigital.id tidak hanya berupa informasi kebijakan, tetapi juga dilengkapi dengan materi edukasi yang aplikatif. Masyarakat dapat menemukan rekomendasi aplikasi dan permainan yang sesuai dengan usia anak, panduan memilah konten digital, hingga cara melindungi data pribadi anak dari risiko eksploitasi atau pelecehan di internet.Selain itu, situs ini juga memuat berbagai cerita dan pengalaman para orang tua, tips praktis dari pakar, serta konten edukatif yang membantu keluarga memahami tantangan pengasuhan anak di era digital.Menurut Dirjen KPM Fifi, nama website Tunas Digital sendiri memiliki makna yang sesuai semangat PP Tunas, yaitu Tata Kelola untuk Anak Aman dan Sehat Digital. Namun, nama Tunas juga memiliki arti lain yang menarik, yaitu ”Tunggu Anak Siap”, yang mengajak orang tua untuk sadar bahwa akses penuh ke media sosial sebaiknya diberikan secara bertahap sesuai kesiapan anak.“Kami ingin Tunasdigital.id menjadi ruang belajar bersama bagi orang tua. Di sini mereka bisa menemukan penjelasan sederhana tentang kebijakan, sekaligus panduan nyata yang bisa langsung dipraktikkan di rumah,” tambah Fifi.Situs Tunasdigital.id sendiri telah diluncurkan Kemkomdigi dalam acara bertajuk “Aman dan Sehat Digital Sejak Dini” di Jakarta pada November 2025 lalu.<!-- x-tinymce/html --> Melalui PP Tunas dan Tunasdigital.id, pemerintah berharap keluarga Indonesia semakin siap menghadapi tantangan dunia digital. Anak-anak diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas secara digital, mampu memilah informasi, menjaga etika di ruang online, serta menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.

Sabtu, 14 Maret 2026 10:44

Jakarta, 13 Maret 2026 – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) kembali menghadirkan MudikPedia Lebaran 2026, panduan digital yang memudahkan masyarakat memperoleh berbagai informasi penting seputar perjalanan mudik Idulfitri 1447 Hijriah.Melalui MudikPedia, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mudik dari banyak instansi dalam satu tautan, mulai dari pantauan lalu lintas, jalur mudik, layanan kesehatan, hingga prakiraan cuaca. Panduan ini dapat diakses melalui: https://s.id/mudikpediaDirektur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya mengatakan MudikPedia disiapkan untuk membantu masyarakat merencanakan perjalanan dengan lebih baik.“Melalui MudikPedia, masyarakat bisa memperoleh informasi resmi dan terkini agar perjalanan mudik lebih aman dan nyaman,” ujarnya di Jakarta, Jumat (13/3/2026).MudikPedia memuat berbagai informasi penting, antara lain jalur mudik dari Kementerian Perhubungan dan Bina Marga, program mudik gratis, pantauan lalu lintas melalui CCTV jalan tol dan pelabuhan, pemesanan tiket kereta api dan kapal ferry, lokasi SPKLU kendaraan listrik, prakiraan cuaca BMKG, hingga informasi penukaran uang Lebaran dari Bank Indonesia.Kementerian Perhubungan sebelumnya memperkirakan sekitar 143,91 juta orang atau 50,60 persen penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan pada masa mudik Lebaran 2026.Pemerintah menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung kelancaran arus mudik, antara lain pemeriksaan kelaikan moda transportasi, penambahan armada, program mudik gratis, serta rekayasa lalu lintas seperti contra flow dan one way.Dengan dukungan informasi yang mudah diakses melalui MudikPedia, pemerintah berharap masyarakat dapat merencanakan perjalanan mudik dengan lebih baik sehingga perjalanan berlangsung aman dan lancar

Kamis, 12 Maret 2026 08:26

Pemerintah menetapkan pedoman bersama pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dalam dunia pendidikan guna memastikan teknologi memberi manfaat bagi proses belajar sekaligus melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital.Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tujuh Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal yang mengatur pemanfaatan teknologi digital dan AI mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengatakan pengaturan ini diperlukan agar penggunaan teknologi dalam pendidikan tetap memperhatikan kesiapan dan perkembangan anak.“Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi anak-anak harus dilakukan secara bijak, memberi manfaat positif dan mengurangi risikonya. Kriteria umur dan kesiapan anak menjadi sangat penting dalam pengaturannya,” ujar Pratikno usai penandatangan kesepakatan bersama di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (12/03/2026).Ia menjelaskan semakin muda usia anak maka penggunaan teknologi harus semakin terkontrol, baik dari sisi durasi, maupun jenis konten yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran.Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kebijakan ini penting karena Indonesia memiliki jumlah pengguna internet yang sangat besar, termasuk dari kalangan anak.“Indonesia memiliki jumlah anak pengguna internet yang sangat besar. Karena itu kita harus memastikan mereka tidak hanya menjadi target atau pasar industri teknologi, tetapi mampu memanfaatkan teknologi sesuai kesiapan mereka,” kata Meutya.Menurutnya pengaturan ini menjadi langkah pemerintah agar perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial benar-benar memberi manfaat bagi pendidikan.“Setiap kemajuan teknologi harus melihat kesiapan penggunanya, terutama anak-anak. Prinsip Tunggu Anak Siap yang selama ini kita dorong dalam kebijakan pelindungan anak di ruang digital (PP TUNAS), juga bisa dilihat dalam pemanfaatan AI di bidang pendidikan,” ujarnya.Pemerintah berharap kebijakan ini membantu sekolah, guru, dan keluarga memanfaatkan teknologi digital secara tepat sehingga anak Indonesia dapat belajar teknologi sejak dini tanpa mengabaikan perkembangan kognitif dan karakter mereka.SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.