PURWAKARTA ISTIMEWA

Melayani masyarakat dengan sepenuh hati

Kamis, 23 Juli 2026 05:57

Jakarta, 21 Juli 2026 - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pelindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya dengan membatasi usia akses terhadap platform berisiko tinggi.Menurutnya, platform digital juga harus bertransformasi menjadi ruang yang aman dan ramah anak agar anak Indonesia dapat tumbuh sesuai tahap perkembangannya."Kita ingin bahwa anak-anak ini cakap digital, tapi di saat yang bersamaan cakap digital itu juga berarti bisa mengimbangi kehidupan dia di ranah maya dengan kehidupan sehari-hari dengan orang tua, dengan teman dan sebayanya, sehingga anak-anak bisa kita kembalikan kepada jati diri mereka sebagai anak-anak," tegas Meutya Hafid saat dalam acara peringatan Hari Anak Nasional dan Girls in ICT Day 2026 di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).Meutya menjelaskan kemajuan teknologi digital memang membawa banyak manfaat bagi dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari.Namun, di sisi lain, berbagai risiko juga muncul, mulai dari gangguan pola tidur ( sleep deprivation ), kecanduan media sosial dan platform digital, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak.Menurutnya, perubahan perilaku anak sering kali bukan disebabkan karakter anak itu sendiri, melainkan akibat paparan konten negatif yang diterima sebelum mereka memiliki kesiapan secara usia."Anak-anak kita bukan anak yang nakal. Mereka adalah tunas bangsa yang hebat. Tetapi jika anak-anak yang baik terus-menerus terpapar konten negatif ketika usianya belum siap, tentu perilaku mereka bisa berubah," ujarnya.Selain paparan konten berbahaya, Meutya menyoroti risiko fitur interaksi pada berbagai platform digital yang memungkinkan orang asing menghubungi anak tanpa sepengetahuan orang tua maupun guru.Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan digital terhadap anak, termasuk praktik child grooming. Karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan penundaan akses media sosial berisiko tinggi hingga usia 16 tahun sebagai langkah perlindungan terhadap anak-anak Indonesia."Fitur kontak ini sangat berbahaya. Di sinilah kadang orang dewasa yang memiliki niat tidak baik melakukan komunikasi dengan anak-anak tanpa sepengetahuan orang tua maupun guru. Itulah salah satu alasan kami menunda usia anak sampai 16 tahun untuk masuk ke ranah digital dengan risiko tinggi," jelasnya.Meski demikian, Meutya menegaskan pemerintah tidak menerapkan pendekatan pelarangan semata.Sebaliknya, pemerintah memberikan ruang bagi perusahaan platform digital untuk melakukan pembenahan sehingga layanan mereka dapat dikategorikan sebagai platform berisiko rendah dan aman digunakan anak."Di Indonesia kita bukan sembarang melarang. Platform juga kita beri ruang untuk berlomba-lomba membuat platformnya menjadi lebih ramah anak. Kalau platform mau berubah, menghilangkan fitur kontak yang berbahaya dan memastikan hanya konten yang sesuai usia yang dapat diakses anak, maka platform tersebut bisa menjadi platform berisiko rendah dan anak-anak boleh masuk," jelasnya.Platform digital, lanjut Meutya, perlu menghapus berbagai fitur yang mendorong kecanduan, memperkuat moderasi terhadap konten pornografi, perjudian daring, maupun bentuk kejahatan digital lainnya, sehingga ruang digital benar-benar menjadi lingkungan yang sehat bagi tumbuh kembang anak."Kita memberi waktu kepada platform untuk memperbaiki dirinya agar konten-konten seperti pornografi, kejahatan digital termasuk judi online , serta fitur-fitur yang membuat anak sulit tidur dan sulit berkonsentrasi dibenahi terlebih dahulu. Ketika ruang digital sudah benar-benar ramah anak, maka mereka bisa kembali masuk dengan aman," katanya.Meutya juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas digital dan kehidupan nyata.Menurutnya, anak-anak tetap membutuhkan interaksi langsung dengan keluarga, teman sebaya, maupun lingkungan sekitar agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara sosial dan emosional."Anak-anak tetap perlu bermain di lapangan, tetap perlu bermain bersama teman-temannya, mengenal permainan tradisional, berinteraksi dengan orang tua dan saudara. Cakap digital bukan berarti hanya hidup di dunia digital, tetapi mampu menyeimbangkan kehidupan di ruang maya dengan kehidupan nyata," ujarnya.Menutup acara, momentum peringatan Hari Anak Nasional ini juga ditandai dengan pembacaan Deklarasi Bersama Sekolah Cakap Digital oleh para tenaga pendidik dan perwakilan siswa dari delapan sekolah, yaitu SD Labschool FIP-UMJ, SMPN 208 Jakarta Timur, SMP Labschool Kebayoran, SMP Santa Theresia Jakarta, SMPN 11 Jakarta Selatan, SMPN 19 Jakarta Selatan, SMPN 29 Jakarta Selatan, dan SMPN 216 Jakarta Pusat.Dalam deklarasi tersebut, sekolah-sekolah ini menegaskan komitmennya untuk mendukung implementasi PP TUNAS dengan menjadi warga digital yang cakap, aman, beretika, serta bertanggung jawab.Mereka juga menyatakan kesiapan untuk menjaga data pribadi, menolak perundungan siber, serta menjadikan perlindungan anak di ruang digital sebagai tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan penyelenggara sistem elektronik.

Kamis, 23 Juli 2026 02:59

Purwakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta bergerak cepat dalam menangani potensi krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayahnya. Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, atau yang akrab disapa Om Zein, memberikan himbauan tegas sekaligus menenangkan masyarakat yang tengah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.Om Zein meminta seluruh warga Purwakarta tidak ragu atau menunda untuk segera melaporkan kondisi di daerah masing-masing jika pasokan air bersih mulai menipis atau sulit didapatkan.Alur Pelaporan Cepat Bantuan Air BersihUntuk memastikan bantuan terdistribusi secara efektif dan tepat sasaran, masyarakat dapat menggunakan rantai birokrasi paling terdekat hingga pusat layanan pengaduan resmi milik pemerintah daerah.Masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih diimbau untuk segera melapor melalui jalur berikut:* RT dan RW setempat* Kepala Desa (Kades)* Camat di wilayah masing-masing* Posko Pengaduan Bale Katresna"Pokoknya jangan khawatir. Begitu mengalami krisis atau kekurangan air bersih, segera lapor ke RT, RW, Kades, Camat, atau langsung ke Bale Katresna," ujar Om Zein melalui unggahan di akun TikTok pribadinya, Kamis (23/7/2026).Komitmen Pemkab Purwakarta: Jangkau Seluruh PelosokPemerintah Kabupaten Purwakarta menjamin bahwa setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti dengan pengiriman armada tangki air bersih. Om Zein menegaskan bahwa armada penyalur air bersih milik pemkab terus beroperasi tanpa henti untuk menjangkau seluruh pelosok wilayah Kabupaten Purwakarta yang membutuhkan.Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk konsumsi, memasak, dan sanitasi, tetap terpenuhi dengan baik di tengah kendala cuaca maupun pasokan air.Respons Cepat di Desa Batu Tumpang, Kecamatan TegalwaruMenjawab kabar terkait kelangkaan air bersih di daerah tertentu, Om Zein secara spesifik mengklarifikasi penanganan di wilayah Kecamatan Tegalwaru. Pihaknya memastikan penanganan telah dilakukan dengan cepat dan sigap."Terkhusus yang kemarin di Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, sesungguhnya kami sudah mengirim air bersih. Bahkan saat ini sudah mengirim hampir 40 ribu liter air ke lokasi tersebut," tegas Om Zein.Pengiriman puluhan ribu liter air bersih ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Purwakarta tidak tinggal diam dalam merespons aduan warga. Armada mobil tangki penyuplai air bersih terus dimaksimalkan untuk menyisir daerah-daerah rawan kekeringan di seluruh penjuru Purwakarta.Balai Katresna Jadi Pusat Layanan Aduan WargaHadirnya Bale Katresna sebagai salah satu saluran pengaduan dinilai sangat membantu mempercepat koordinasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan sistem pelaporan yang responsif, keluhan masyarakat mengenai krisis air dapat ditangani dalam waktu singkat tanpa birokrasi yang berbelit-belit.Pemerintah menghimbau agar jajaran pengurus RT, RW, hingga tingkat Camat selalu sigap memantau kondisi ketersediaan air bersih di wilayahnya masing-masing. Jika ditemukan ada permukiman yang mulai kekeringan, pendataan dan pelaporan harus segera dilakukan agar armada tangki air bisa langsung diluncurkan ke lokasi target.Dengan kesiapan armada dan sinergi antara warga serta aparat pemerintah, Pemkab Purwakarta optimis masalah krisis air bersih di berbagai titik dapat teratasi dengan baik. Warga diimbau untuk tetap tenang dan memanfaatkan saluran pengaduan yang telah disiapkan jika membutuhkan pasokan air bersih emergency. (Diskominfo Purwakarta)

Rabu, 22 Juli 2026 07:09

Purwakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan yang berpihak kepada masyarakat melalui program Nikah Hemat, yang menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Purwakarta ke-195 dan Hari Jadi Kabupaten Purwakarta ke-58.Sebanyak 17 pasangan pengantin difasilitasi untuk melangsungkan pernikahan secara sederhana, khidmat, dan penuh makna,di Pendopo Pemkab Purwakarta, Rabu,(22/7/2026).Seluruh kebutuhan dasar pernikahan disiapkan oleh Pemkab Purwakarta secara cuma-cuma, mulai dari mobil dinas yang dihias layaknya mobil pengantin, prosesi akad, hingga kamar pengantin sebagai bentuk dukungan bagi pasangan yang baru memulai kehidupan berumah tangga.Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein, mengatakan program Nikah Hemat merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat sekaligus mengubah paradigma bahwa pernikahan tidak harus dirayakan dengan kemewahan."Kami ingin pasangan pengantin memulai rumah tangganya dengan kebahagiaan, bukan dengan beban utang. Yang terpenting dari sebuah pernikahan adalah sah, berkah, dan menjadi awal membangun keluarga yang sakinah, bukan seberapa mewah pestanya," ujar Om Zein.Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan program-program yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, melalui Nikah Hemat, pasangan pengantin tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk berbagai kebutuhan pernikahan."Hari jadi Purwakarta harus menjadi momentum berbagi kebahagiaan kepada masyarakat. Kalau pemerintah bisa membantu dari mobil pengantin, fasilitas pernikahan, sampai kamar pengantin, tentu itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami. Semoga pasangan yang mengikuti program ini menjadi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan membawa keberkahan," ucapnya.Program Nikah Hemat mendapat sambutan hangat dari para peserta dan keluarga. Selain membantu meringankan biaya pernikahan, program ini juga menjadi simbol kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan secara sederhana namun tetap berkesan.Melalui kegiatan ini, Pemkab Purwakarta berharap semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa esensi sebuah pernikahan bukan terletak pada kemegahan resepsi, melainkan pada komitmen membangun keluarga yang kokoh, harmonis, dan penuh keberkahan. (Diskominfo Purwakarta)

Rabu, 22 Juli 2026 04:36

Purwakarta - Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta dalam rangka Pembicaraan Tingkat II Persetujuan Bersama terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta,Selasa, (21/7/2026).Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami, serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Ir. Sri Jaya Midan, M.P., para staf ahli, asisten daerah, kepala perangkat daerah, dan tamu undangan lainnya.Dalam agenda tersebut, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan akhir terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025. Penyampaian pandangan fraksi menjadi bagian dari tahapan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebelum dilakukan persetujuan bersama.Usai mendengarkan pandangan akhir fraksi, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Bupati Purwakarta. Dalam sambutannya, Saepul Bahri Binzein menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh perangkat daerah.Bupati menegaskan, sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025. Raihan ini merupakan opini WTP yang ke-11 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Purwakarta.Capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.Pemerintah Kabupaten Purwakarta berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta memberikan pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat. (Diskominfo Purwakarta)