PURWAKARTA ISTIMEWA

Melayani masyarakat dengan sepenuh hati

Senin, 27 April 2026 13:50

Purwakarta - Dua pasangan pengantin di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengikuti program nikah hemat di Kantor Urusan Agama Purwakarta kota. Senin (27/4/2026).Program nikah hemat yang di gagas pemkab Purwakarta bekerjasama dengan Kementerian agama ini, sangat meringankan beban biaya nikah bagi pasangan pengantin dan keluarganya karena nol rupiah untuk seluruh biayanya, tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun.Seperti diakui pasangan pengantin Muhamad Yusup dan Anisa Solihat, keduanya sangat terbantu dengan adanya program nikah hemat yang dilangsungkan di kantor KUA Purwakarta kota, dimana sebelumnya pasangan ini mendaftarkan terlebih dahulu ke bale Katresna pemkab Purwakarta tanpa harus membawa berkas persyaratan apapun."Sangat membantu sekali, karena biaya seluruhnya di tanggung pemkab Purwakarta dan Kementerian Agama, dari mulai baju pengantin, mobil pengantar pengantin, hingga administrasi persyaratan nikah" ujar Muhamad Yusup.Sementara itu, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein usai menjadi saksi pernikahan dua pasangan pengantin di program nikah hemat, mengatakan, program ini sangat membantu bagi warganya yang ingin menikah tapi memiliki keterbatasan biaya, tanpa harus memaksakan mencari modal nikah dengan cara meminjam uang, sehingga dapat menimbulkan masalah baru."Program nikah hemat ini bisa meringankan beban biaya nikah bagi calon pasangan pengantin dan keluarganya, jangan sampai untuk modal nikah dari hasil meminjam" tegas Saepul Bahri Binzein Program nikah hemat ini akan terus digalakkan pemkab Purwakarta di seluruh kantor KUA di wilayah Kabupaten Purwakarta, juga untuk mengedukasi warga khususnya calon pengantin dari kalangan gen Z agar tidak memaksakan diri mengadakan resepsi pernikahan, dengan biaya di luar kemampuan.Caption Poto :Prosesi pernikahan pasangan pengantin yang mengikuti program nikah hemat yang di gagas pemkab Purwakarta bekerjasama dengan Kementerian Agama di kantor KUA Purwakarta kota. Senin (27/4/2026).

Minggu, 26 April 2026 15:49

Kab. Bandung, 25 April 2026 — Pemerintah memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sistem digital untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, distribusi lebih efisien, dan pelaksanaan program transparan dari hulu ke hilir.Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan digitalisasi menjadi kunci dalam mengawal seluruh rantai program, mulai dari produksi hingga penyaluran kepada penerima manfaat.“Setiap tahapan program dapat dipantau secara transparan dan terukur. Ini penting agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Meutya saat meninjau Pesantren Al Ittifaq di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/4/2026).Melalui sistem terintegrasi, pemerintah dapat memantau ketersediaan bahan pangan, menjaga kualitas produk, hingga memastikan distribusi berjalan tepat waktu. Pengawasan berbasis data juga memungkinkan pemantauan secara real time, sehingga potensi penyimpangan distribusi dapat ditekan.Pendekatan ini sekaligus meningkatkan efisiensi logistik. Data yang terkumpul menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program di lapangan.Tak hanya soal distribusi, digitalisasi juga membuka dampak ekonomi yang lebih luas. Rantai pasok yang tertata memberikan peluang pasar bagi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal. Produksi pangan dalam negeri pun dapat terserap secara berkelanjutan, mendorong perputaran ekonomi di daerah.Meutya menekankan, teknologi yang digunakan harus bersifat tepat guna dan sesuai kebutuhan di lapangan. “Digitalisasi tidak boleh menjadi beban baru, tetapi harus menjadi alat yang mempermudah dan meningkatkan produktivitas,” katanya.Selain itu, aspek keberlanjutan menjadi perhatian penting dalam implementasi program. Pengelolaan yang baik, mulai dari pengendalian kualitas, optimalisasi rantai pasok, hingga pemanfaatan limbah produksi, dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pangan bergizi secara konsisten sekaligus meminimalkan pemborosan.Dalam konteks yang lebih luas, MBG diposisikan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional. Pemerintah mendorong peran aktif petani dan peternak sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas pasokan di tengah tantangan global.Evaluasi program dilakukan secara berkala berbasis data lapangan. Masukan dari daerah akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan agar program tetap adaptif dan responsif.“Praktik yang terbukti efektif akan diperluas, sementara yang perlu diperbaiki akan terus disempurnakan. Ini komitmen kami agar program berjalan optimal,” tutup Meutya.

Rabu, 22 April 2026 13:11

Purwakarta - Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, Komando Distrik Militer (Kodim) 0619 Purwakarta bersinergi kuat dengan Pemda.setempat dalam melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 TA 2026.Program ini dirancang tidak hanya untuk memperkokoh infrastruktur, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Pelaksanaan TMMD kali ini mengusung konsep menyeluruh. Kegiatan tidak semata-mata berfokus pada pembangunan fisik, melainkan juga memperhatikan aspek non-fisik dan pelayanan sosial melalui program "Gempungan" atau Pelayanan Publik Terpadu. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah sasaran fisik yang menjadi prioritas guna meningkatkan konektivitas dan fasilitas umum. Pembangunan jalan menjadi fokus utama, dimulai dengan pengupasan jalan sepanjang 675 meter dengan lebar 5 meter, yang kemudian diperkuat dengan pengecoran Rabat Beton sepanjang 675 meter dan lebar 4 meter. Selain perbaikan akses jalan, kegiatan juga mencakup pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), gorong-gorong, serta rehabilitasi plapon dan keramik lantai di SDN 2 wilayah setempat. Untuk meningkatkan rasa aman dan kenyamanan lingkungan, dibangun pula 1 titik Pos Kamling dan pemasangan 7 titik Penerangan Jalan Umum (PJU). Program ini juga sejalan dengan arahan pimpinan, mendukung program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) serta Program TNI Manunggal Air. Sasaran tambahannya meliputi rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) di 3 titik, pembangunan pipanisasi air bersih, pembangunan 3 unit tower air, dan rehabilitasi 3 unit MCK. Khusus untuk penyediaan air bersih, telah disiapkan fasilitas di 4 titik, termasuk pembuatan 1 unit sumur bor di Desa Situ, Kampung Babakan Kotis yang dinantikan manfaatnya oleh 25 Kepala Keluarga (KK). Sejalan dengan pembangunan fisik, aspek non-fisik juga mendapat perhatian serius guna mencerdaskan dan menyehatkan masyarakat. Berbagai kegiatan penyuluhan digelar, mulai dari wawasan kebangsaan, bahaya narkoba, penanganan stunting, pengolahan sampah, mitigasi bencana, hingga keamanan kebakaran. Layanan kesehatan dan kesejahteraan keluarga pun digencarkan melalui pengobatan gratis, sunatan massal, pelayanan Keluarga Berencana (KB) termasuk pemasangan IUD dan Implant, hingga pembagian bibit pohon untuk mendukung kelestarian lingkungan. Semua kegiatan dikoordinasikan dengan lintas sektoral, baik dengan Pemda maupun dengan Kepolisian. Ada juga berbagai penyuluhan yang akan dilaksanakan, seperti penyuluhan bela negara, kesehatan, pertanian, hukum serta penyuluhan lainnya yang diperuntukan bagi pelajar dan orang dewasa di lokasi TMMD. Dalam keterangannya, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap langkah-langkah pembangunan yang dilakukan oleh jajaran TNI dari Kodim 0619 Purwakarta. "Atas nama Pemkab Purwakarta, kami akan mendukung penuh. All out, membantu program ini hingga tuntas. Ini untuk kepentingan bersama warga Kabupaten Purwakarta," ujar Bupati yang akrab disapa Om Zein tersebut. Ia berharap, dengan sinergitas yang terjalin erat ini, percepatan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan optimal. "Targetnya percepatan pelayanan pada masyarakat. Untuk Purwakarta Istimewa," tegasnya.Om Zein juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur diwilayah Pondoksalam, Purwakarta. "Karya bakti ini akan terus kita konsolidasikan untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di pedesaan," ujarnya.Kegiatan ini mengusung tema "TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa" ini akan dilaksanakan selama 30 hari yang berfokus di Kecamatan Pondoksalam, Desa Sukajadi.Om Zein menekankan filosofi pelayanan yang proaktif, di mana pemerintah harus hadir langsung di tengah masyarakat tanpa harus menunggu warga datang ke kantor-kantor dinas. "Pelayanan itu tidak melulu yang dilayani harus datang ke yang melayani, kita yang melayani datang pada yang dilayani. Hampir semua standar pelayanan Purwakarta kita hadirkan di sini," ujarnya.Sementara itu, seorang Anggota TNI yang melaporkan kesiapan TMMD saat upacara pembukaan menyebut, kegiatan ini akan membangung sejumlah infrastruktur diantaranya pengecoran jalan kabupaten di Desa Sukajadi sepanjang 675 meter dengan lebar 4 meter dan tebal 20 sentimeter. "Bertujuan meningkatkan akses ruas jalan Situ-Cipeundeuy di Desa Sukajadi, Kecamatan Pondoksalam. Pembangunan Rutilahu, dan Penerangan Jalan Umun yang bekerja sama dengan PLN," kata sang pelapor dalam upacara tersebut.Untuk diketahui, pembukaan TMMD ini dihadiri oleh sejumlah unsur yakni, Forkopimda, termasuk Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami dan Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, Dandim Purwakarta, Letkol Inf Ardha Cairova Pariputra. Rangkaian Upacara Pembukaan yang Khidmat Acara pembukaan program tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, 22 April 2026 bertempat di Lapangan Bola Desa Sukajadi, Kecamatan Pondoksalam. Kegiatan dimulai pagi hari dengan kedatangan Bupati beserta rombongan Forkopimda yang disambut dengan tarian tradisional Lengser, sebelum menuju tempat transit.Diketahui, pembukaan TMMD ini dihadiri oleh sejumlah unsur yakni, Forkopimda, termasuk Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami, Kajari Purwakarta, Apsari Dewi, Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya dan Dandim Purwakarta, Letkol Inf Ardha Cairova Pariputra. Tampak hadir juga Kepala Seksi Teritorial (Kasi Ter) Korem 063/Sunan Gunung Jati (SGJ), Letkol Inf Yuyum Rubiansyah mewakili Danrem 063 Sunan Gunung Jati.Selanjutnya, Bupati menerima paparan mengenai teknis pelaksanaan program dari Dansatgas. Setelah itu, rombongan bergerak menuju lokasi upacara untuk melaksanakan prosesi pembukaan secara resmi dan khidmat. Usai upacara, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara, penyerahan bahan kontak dan sembako, serta sesi foto bersama. Kegiatan kemudian berlanjut dengan peninjauan langsung ke lokasi sasaran fisik dan area pelayanan publik. Rangkaian acara yang penuh makna ini ditutup dengan ramah tamah dan kunjungan ke lokasi sunatan massal di Puskesmas Pasawahan, Desa Pasawahan Kulon. Melalui kolaborasi yang harmonis ini, diharapkan terwujud kemanunggalan TNI dengan rakyat yang semakin kuat, sekaligus membawa dampak positif yang nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Purwakarta. (Diskominfo Purwakarta)

Rabu, 15 April 2026 00:49

Kab. Purwakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi lahan di kawasan industri milik PT MOS di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang direncanakan akan dibangun apartemen (rusun) subsidi bagi para pekerja industri.Peninjauan ini dilakukan bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong penyediaan hunian layak di kawasan industri, Selasa (14/4/2026).Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyediaan hunian bagi pekerja merupakan kebutuhan mendesak, terutama di kawasan industri dengan mobilitas tinggi.“Kita ingin pekerja bisa tinggal dekat dengan tempat kerja. Ini bukan hanya soal hunian, tapi juga efisiensi waktu, biaya transportasi, dan peningkatan kualitas hidup,” ujar Menteri Ara.Ia menjelaskan bahwa konsep pembangunan rusun subsidi di kawasan industri merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan dan kawasan industri yang terus berkembang.“Rusun subsidi ini menjadi solusi tepat di kawasan industri seperti ini. Lahan terbatas, kebutuhan tinggi, maka hunian vertikal menjadi pilihan yang efektif,” jelasnya.Menteri Ara juga menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk mempercepat implementasi program tersebut.“Saat ini Kementerian PKP sedang menyiapkan aturan terkait rusun subsidi dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen) sebagai landasan percepatan pelaksanaan di lapangan,” tegasnya.Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengelola kawasan industri, dan sektor swasta dalam merealisasikan program ini.“Kita dorong kerja sama yang kuat. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan dukungan, sementara kawasan industri bisa menyiapkan lahan dan fasilitas pendukung,” tambahnya.Menteri Ara juga menyampaikan apresiasi kepada PT MOS yang telah mendukung program pembangunan rusun subsidi bagi pekerja.“Kami mengapresiasi PT MOS yang sudah berinisiatif mendukung program rusun subsidi ini. Namun saya ingatkan, yang kita bangun bukan hanya jumlah unit, tetapi juga kualitas hunian,” tegasnya.Ia menekankan bahwa pembangunan rusun harus memperhatikan ekosistem pendukung agar benar-benar layak huni dan berkelanjutan.“Hunian ini harus dilengkapi dengan ekosistem yang baik, seperti akses ke sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Jadi masyarakat tidak hanya punya tempat tinggal, tapi juga kualitas hidup yang lebih baik,” lanjutnya.Menteri Ara juga menambahkan bahwa pembangunan rusun di kawasan industri sejalan dengan upaya efisiensi energi.“Dengan hunian yang dekat dengan tempat kerja, pekerja tidak perlu menempuh perjalanan jauh setiap hari. Ini akan menghemat penggunaan bahan bakar dan menjadi bagian dari efisiensi energi yang kita dorong,” jelasnya.Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan hunian bagi pekerja melalui kebijakan yang konkret.“Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan aturan berupa Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan mewajibkan kawasan industri untuk membangun rusun subsidi bagi para pekerja,” ujarnya.Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan di lapangan, terutama di wilayah industri yang memiliki jumlah pekerja besar dan keterbatasan akses hunian layak.“Kebijakan ini penting agar pekerja bisa tinggal dekat dengan tempat kerja, sekaligus mendukung efisiensi dan produktivitas,” tambahnya.Selain hunian, kawasan rusun ini juga direncanakan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti ruang terbuka, fasilitas umum, serta akses transportasi yang terintegrasi dengan kawasan industri.Pembangunan rusun subsidi di kawasan industri diharapkan tidak hanya memberikan hunian layak bagi pekerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara berkelanjutan.Melalui langkah ini, Kementerian PKP bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmen untuk menghadirkan solusi perumahan yang terintegrasi, terjangkau, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Diskominfo Purwakarta)