PURWAKARTA ISTIMEWA

Melayani masyarakat dengan sepenuh hati

Rabu, 15 April 2026 00:49

Kab. Purwakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi lahan di kawasan industri milik PT MOS di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang direncanakan akan dibangun apartemen (rusun) subsidi bagi para pekerja industri.Peninjauan ini dilakukan bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong penyediaan hunian layak di kawasan industri, Selasa (14/4/2026).Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyediaan hunian bagi pekerja merupakan kebutuhan mendesak, terutama di kawasan industri dengan mobilitas tinggi.“Kita ingin pekerja bisa tinggal dekat dengan tempat kerja. Ini bukan hanya soal hunian, tapi juga efisiensi waktu, biaya transportasi, dan peningkatan kualitas hidup,” ujar Menteri Ara.Ia menjelaskan bahwa konsep pembangunan rusun subsidi di kawasan industri merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan dan kawasan industri yang terus berkembang.“Rusun subsidi ini menjadi solusi tepat di kawasan industri seperti ini. Lahan terbatas, kebutuhan tinggi, maka hunian vertikal menjadi pilihan yang efektif,” jelasnya.Menteri Ara juga menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk mempercepat implementasi program tersebut.“Saat ini Kementerian PKP sedang menyiapkan aturan terkait rusun subsidi dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen) sebagai landasan percepatan pelaksanaan di lapangan,” tegasnya.Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengelola kawasan industri, dan sektor swasta dalam merealisasikan program ini.“Kita dorong kerja sama yang kuat. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan dukungan, sementara kawasan industri bisa menyiapkan lahan dan fasilitas pendukung,” tambahnya.Menteri Ara juga menyampaikan apresiasi kepada PT MOS yang telah mendukung program pembangunan rusun subsidi bagi pekerja.“Kami mengapresiasi PT MOS yang sudah berinisiatif mendukung program rusun subsidi ini. Namun saya ingatkan, yang kita bangun bukan hanya jumlah unit, tetapi juga kualitas hunian,” tegasnya.Ia menekankan bahwa pembangunan rusun harus memperhatikan ekosistem pendukung agar benar-benar layak huni dan berkelanjutan.“Hunian ini harus dilengkapi dengan ekosistem yang baik, seperti akses ke sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Jadi masyarakat tidak hanya punya tempat tinggal, tapi juga kualitas hidup yang lebih baik,” lanjutnya.Menteri Ara juga menambahkan bahwa pembangunan rusun di kawasan industri sejalan dengan upaya efisiensi energi.“Dengan hunian yang dekat dengan tempat kerja, pekerja tidak perlu menempuh perjalanan jauh setiap hari. Ini akan menghemat penggunaan bahan bakar dan menjadi bagian dari efisiensi energi yang kita dorong,” jelasnya.Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan hunian bagi pekerja melalui kebijakan yang konkret.“Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan aturan berupa Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan mewajibkan kawasan industri untuk membangun rusun subsidi bagi para pekerja,” ujarnya.Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan di lapangan, terutama di wilayah industri yang memiliki jumlah pekerja besar dan keterbatasan akses hunian layak.“Kebijakan ini penting agar pekerja bisa tinggal dekat dengan tempat kerja, sekaligus mendukung efisiensi dan produktivitas,” tambahnya.Selain hunian, kawasan rusun ini juga direncanakan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti ruang terbuka, fasilitas umum, serta akses transportasi yang terintegrasi dengan kawasan industri.Pembangunan rusun subsidi di kawasan industri diharapkan tidak hanya memberikan hunian layak bagi pekerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara berkelanjutan.Melalui langkah ini, Kementerian PKP bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmen untuk menghadirkan solusi perumahan yang terintegrasi, terjangkau, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Diskominfo Purwakarta)

Rabu, 15 April 2026 00:40

Kab. Purwakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan penandatanganan peresmian Perumahan Hunian Wawasan Bangsa yang dikembangkan oleh Lippo Group di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (14/4/2026).Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan kawasan tersebut.“Saya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat yang memimpin dengan hati dan selalu mendukung program perumahan di Jawa Barat,” ujar Menteri Ara.Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas dukungannya terhadap pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.“Terima kasih kepada Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein yang pro rakyat, pro dunia bisnis, dan juga pro terhadap lingkungan hidup,” lanjutnya.Secara khusus, Menteri Ara juga mengapresiasi kontribusi sektor swasta dalam mendukung program perumahan nasional.“Terima kasih kepada James Riady yang telah berkenan menghibahkan lahan di Meikarta untuk pembangunan rusun subsidi. Ini adalah contoh nyata kolaborasi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.Menurutnya, pembangunan sektor perumahan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.“Ekosistem perumahan harus saling menghargai dan saling mendukung, karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi adalah kunci,” jelasnya.Menteri Ara juga menilai bahwa Perumahan Hunian Wawasan Bangsa ini memiliki potensi menjadi model pengembangan kawasan hunian ke depan.“Perumahan Hunian Wawasan Bangsa ini bisa menjadi contoh bagi pengembangan perumahan lainnya, baik dari sisi kualitas, konsep, maupun kolaborasinya,” tambahnya.Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pembangunan perumahan seperti ini sangat dibutuhkan di Jawa Barat yang memiliki tingkat kebutuhan hunian tinggi.“Kami menyambut baik pembangunan Hunian Wawasan Bangsa ini. Jawa Barat membutuhkan banyak hunian layak, dan kolaborasi dengan sektor swasta menjadi kunci percepatan,” ujarnya.Di sisi lain, kehadiran perumahan ini juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu penghuni, Ajeng, seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama suaminya yang bekerja sebagai karyawan di Astra, mengaku memilih hunian ini karena lokasinya yang strategis.“Saya memilih tinggal di sini karena dekat dengan tempat kerja suami, juga dekat dengan sekolah, rumah sakit, pasar, dan masjid. Selain itu harganya juga terjangkau,” ujarnya.Ajeng menempati rumah tipe HWB 2B dengan luas tanah 24,6 m² dan luas bangunan 29,3 m² yang dilengkapi dua kamar tidur. Rumah tersebut diperolehnya dengan harga sekitar Rp120 juta, dengan skema cicilan sekitar Rp800 ribu per bulan selama 15 tahun.Perumahan Hunian Wawasan Bangsa yang dikembangkan oleh Lippo Group ini diharapkan menjadi salah satu contoh pengembangan kawasan hunian yang modern, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Barat.Melalui peresmian ini, Kementerian PKP bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmen untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam rangka mempercepat penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. (Diskominfo Purwakarta)

Selasa, 14 April 2026 12:51

Jakarta, 14 April 2026 - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan upaya pelindungan anak di ruang digital mulai menunjukkan hasil nyata.Hingga 10 April 2026, platform TikTok telah menonaktifkan sekitar 780 ribu akun milik pengguna berusia di bawah 16 tahun di Indonesia.Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS)."Kami mencatat TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan bahwa per tanggal 10 April 2026, telah menonaktifkan 780 ribu akun anak di bawah 16 tahun untuk Indonesia," ungkap Meutya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026).Meutya menyampaikan apresiasi kepada platform TikTok yang telah memutuskan bergabung dalam gerakan bersama untuk melindungi anak-anak, khususnya di Indonesia.“TikTok telah menyerahkan surat komitmen kepatuhan kepada Pemerintah Republik Indonesia, mempublikasikan batas usia minimum 16 tahun melalui Help Center, serta berkomitmen melakukan pembaruan berkala atas implementasinya,” jelasnya.Meutya menegaskan hal itu menjadi langkah awal yang sangat positif dan menjadi kemenangan bagi publik, khususnya orang tua dan anak-anak di Indonesia."Kita harapkan juga muncul dari platform lainnya untuk segera menyampaikan jumlah akun yang sudah dilakukan penanganan atau takedown," ujarnya.Sementara itu, terkait platform Roblox, Kemkomdigi mencatat adanya perkembangan di tingkat global.Roblox dilaporkan telah melakukan penyesuaian pengaturan (_adjustment setting_) dan menghadirkan fitur baru secara global dari kantor pusatnya di Amerika Serikat, sebagai bagian dari upaya pelindungan anak.Namun demikian, pemerintah menilai langkah tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PP TUNAS di Indonesia."Masih ada _loophole_ (celah) yang membolehkan komunikasi atau chat dengan orang tak dikenal," jelasnya.Kemkomdigi menegaskan hingga saat ini Roblox belum dapat dikategorikan sebagai platform yang patuh terhadap PP TUNAS."Dengan berat hati meskipun sudah melakukan adjustment yang cukup banyak, kami belum dapat menerima proposal dari Roblox untuk menyatakan bahwa platform Roblox telah mematuhi PP TUNAS," tandasnya.Meutya menegaskan bahwa kepatuhan terhadap PP TUNAS bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap penyelenggara sistem elektronik.Kemkomdigi akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta akan mengambil langkah tegas terhadap platform yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Selasa, 14 April 2026 11:51

Kab. Purwakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan peninjauan langsung ke pabrik genteng di kawasan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya mendukung program “gentengnisasi” yang diarahkan Presiden untuk memperkuat penggunaan material lokal dalam program perumahan.Peninjauan ini dilakukan bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, serta pengusaha nasional James Riady, sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam mendukung program perumahan nasional, Selasa (14/4/2026).Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pelaksanaan program gentengnisasi harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan tata kelola yang berlaku.“Pelaksanaan program gentengnisasi ini harus sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Kita ingin program ini tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Menteri Ara.Ia menjelaskan, peninjauan ke Plered dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaku UMKM genteng lokal dalam mendukung kebutuhan program perumahan, khususnya BSPS di Jawa Barat.“Hari ini kita berada di pabrik genteng Plered untuk melihat langsung kesiapan UMKM genteng lokal. Kita ingin memastikan mereka siap dari sisi produksi, kualitas, dan distribusi,” jelasnya.Lebih lanjut, Menteri Ara memaparkan potensi besar program ini dalam menggerakkan ekonomi daerah.“Tahun ini pelaksanaan BSPS di Jawa Barat sebanyak 40.000 unit. Satu unit rumah membutuhkan kurang lebih 300 pcs genteng. Jika kita dorong menggunakan genteng lokal dengan harga sekitar Rp2.300 per pcs, maka potensi perputaran ekonomi bisa mencapai sekitar Rp27,6 miliar untuk UMKM genteng lokal,” paparnya.Ia juga menambahkan bahwa potensi penggunaan genteng lokal tidak hanya berasal dari program BSPS, tetapi juga dari rumah subsidi.“Untuk rumah subsidi di Jawa Barat, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 62.591 unit, dengan kebutuhan sekitar 730 pcs genteng per unit. Tahun ini kita dorong seluruh rumah subsidi di Jawa Barat untuk menggunakan genteng lokal,” tegasnya.Menurutnya, langkah ini menjadi strategi konkret untuk mendorong UMKM naik kelas melalui program pemerintah.“Kita doakan UMKM genteng lokal bisa naik kelas melalui program gentengnisasi ini, karena skalanya besar dan berkelanjutan,” tambahnya.Sebagai pembanding, pada tahun 2025 pemesanan genteng untuk program perumahan tercatat mencapai sekitar 3 juta pcs yang dipenuhi oleh kurang lebih 72 pabrik genteng di kawasan Plered.Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi atas langkah Kementerian PKP dalam mendorong program gentengnisasi yang melibatkan pelaku UMKM lokal.“Kami mengapresiasi Menteri PKP atas program gentengnisasi ini. Penggunaan produk genteng dari UMKM lokal Jawa Barat akan sangat membantu meningkatkan ekonomi daerah,” ujarnya.Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut.“Kami siap membantu mempermudah perizinan produksi genteng serta mendorong peningkatan kesejahteraan, termasuk upah bagi para buruh genteng di Jawa Barat,” tambahnya.James Riady juga menyampaikan dukungan konkret dari sektor swasta.“Untuk mendukung dan memulai program gentengnisasi ini, hari ini kami memesan sebanyak 44.000 pcs genteng untuk kebutuhan perumahan Hunian Warisan Bangsa dari Lippo Group,” ujarnya.Melalui langkah ini, Kementerian PKP berharap program gentengnisasi tidak hanya mempercepat penyediaan hunian layak, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan industri bahan bangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat. (Diskominfo Purwakarta)