PURWAKARTA ISTIMEWA

Melayani masyarakat dengan sepenuh hati

Rabu, 21 April 2021 05:25

Raden Ajeng Kartini mempunyai peran yang besar bagi sejarah kemandirian perempuan Indonesia. Hingga kini, spiritnya masih bisa dirasakan untuk memupuk kemandirian perempuan di segala lini kehidupan, sehingga banyak perempuan masa kini mampu berkontribusi pada kemajuan dan pembangunan bangsa di semua tingkatan.Demikian disampaikan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika pada peringatan Hari Kartini pada Rabu, 21 April 2021 di Bale Sawala Yudhistira, Komplek Pemkab Purwakarta."Semangat kemandirian dari Kartini inilah yang harus tetap dimiliki oleh para perempuan-perempuan di Kabupaten Purwakarta. Termasuk diri saya tentunya. Yang harus tetap menjaga dan melanjutkan agar purwakarta tetap istimewa," ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Bupati Purwakarta itu.Ia berharap kemandirian Kartini yang telah mencetak sejarah dengan segala perjuangannya yang luar biasa bisa menjadi inspirasi semua perempuan-perempuan di Purwakarta."Jangan sampai peringatan hari kartini yang dilakukan setiap tahun hanya menumpuk kebaya dan mengeluarkan banyak biaya untuk make up saja," tuturnya.Ambu Anne juga mengucapkan rasa terimakasih yang mendalam kepada Kang Dedi Mulyadi. Sang suami yang telah membentuk karakter kepemimpinannya dari Neng Anne menjadi Ambu Anne. "Terimakasih Ayah, meski terkadang kita tidak sejalan, namun kita tetap satu tujuan, menuju Purwakarta Istimewa," kata Ambu Anne. Pada peringatan Hari Kartini yang dirangkai dengan launching buku Ambu Anne Ratna Mustika; Melanjutkan Purwakarta Istimewa itu. Pemkab Purwakarta juga memberikan penghargaan kepada sejumlah perempuan di Kabupaten Purwakarta yang kehidupannya menginspirasi masyarakat untuk dapat terus  bertahan dan berkembang dimasa pandemi yang belum usai ini. (*)

Rabu, 21 April 2021 00:39

600 dari 780 unit Koperasi di Purwakarta dinyatakan aktif dan sehat.  Sisanya dinyatakan dalam kondisi tidak sehat atau tidak aktif. Oleh karena itu, Pemkab Purwakarta terus berupaya mendorong koperasi yang ada di wilayah tersebut bisa terus aktif dan sehat.Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, mengatakan, hari ini ada pelatihan bagi pengelola koperasi. Yang mengikuti pelatihan ini, perwakilan dari 80 koperasi. Pelatihannya dibagi dua sesi. Yakni, masing-masing 40 peserta."Kami berharap, pelatihan ini dapat meningkatkan SDM pengelola koperasi. Sehingga, manajerial lembaga tersebut jauh lebih baik lagi," ujar Anne, di lokasi pelatihan di Hotel Ciwareng Inn, Selasa (20/4/2021).Menurutnya, koperasi merupakan komponen penting dalam tatanan perekonomian masyarakat. Bahkan, bisa dibilang sebagai soko guru kekuatan ekonomi. Karenanya, koperasi yang ada di Indonesia, termasuk Purwakarta harus dalam kondisi sehat.Jika satu wilayah, koperasinya sehat maka nantinya bisa menjadi tolak ukur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Minimalnya para anggotanya. Mengingat, anggota koperasi ini merupakan bagian dari lapisan masyarakat yang ada."Koperasi yang tetap eksis di Purwakarta, jika dipersentasekan mencapai 76,9 persen. Cukup bagus. Namun, akan terus kita dorong supaya yang sehat lebih banyak lagi," ujar Anne.Tak hanya itu, pihaknya juga terus mendorong supaya eksistensi koperasi ditengah-tengah masyarakat bisa dirasakan. Sejauh ini, BUMD dan BUMN yang ada di Purwakarta semua sudah membentuk koperasi. Selanjutnya, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Purwakarta, targetnya harus bisa membentuk koperasi kelompok usaha masyarakat. Sehingga, nanti kelompok usaha di masyarakat itu mempunyai satu wadah dalam meningkatkan bidang usahanya. "Bahkan, cakupannya bisa lebih luas lagi. Sehingga, dampaknya akan perekonomian akan sangat terasa," demikian Ambu Anne. (*)

Senin, 19 April 2021 05:02

Pemerintah Kabupaten Purwakarta ikuti peluncuran aplikasi e-Perda yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Aplikasi e-Perda merupakan wadah konsultasi antara pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah pusat terkait perancangan peraturan daerah (Perda).Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika sangat mendukung hadirnya e-Perda sebagai satu inovasi penting di Indonesia. "Dalam prinsipnya kita sangat mendukung dan berterima kasih, dengan adanya aplikasi e-Perda, akan lebih memudahkan pekerjaan kita sehari-hari," ujar Ambu Anne ditemui mengikuti launching e-Perda, secara virtual, belum lama ini.Ia menjelaskan tujuan dari hadirnya aplikasi e-Perda yakni guna memproses penentuan pembentukan perundang-undangan yang ada di daerah agar lebih efektif, efisien dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat. "Dengan adanya e-Perda ini diharapkan kedepannya tidak ada Perda yang tumpang tindih," ujarnya.Sementara, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik mengatakan aplikasi e-Perda hadir untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. "e-Perda hadir untuk melakukan segala hal, agar kita bisa menghadirkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien," kata Akmal.Aplikasi e-Perda adalah sebuah inovasi dan terobosan yang dilahirkan Kemendagri melalui Ditjen Otda untuk menyediakan aplikasi layanan berbasis digital bagi pemerintah daerah secara tematik untuk meningkatkan dan mendayagunakan kecepatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah.Tujuannya agar produk hukum itu sejalan dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan Pemerintah. "e-Perda ini juga salah satu bentuk dari jawaban kami, untuk pelayanan yang lebih cepat, dan lebih murah, kami berharap ke depan mudah-mudahan kolaboratif governance yang kita coba galang ke depan, akan bisa kita aplikasikan dengan baik," demikian Kamal. (*)

Jumat, 16 April 2021 01:01

Melalui Bagian Kesra, Setda Purwakarta. Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengeluarkan surat edaran (SE) nomor 451.13.1030/kesra. SE tersebut mengatur tentang pelaksanaan kegiatan Tadarrus Al-Quran bersama di lingkungan perkantoran di Pemkab Purwakarta."Dalam mengisi kegiatan ibadah puasa, kami mengajak seluruh pegawai untuk melaksanakan kegiatan tadarrus bersama secara serentak di pekan pertama Ramadan ini," ujar Ambu Anne Kamis (15/4/2021).Ia menjelaskan, pelaksanaan Tadarrus Alquran ini berlangsung selama satu jam, terhitung dari mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 09.00 WIB. Tempatnya, dilakukan di aula kantor masing-masing OPD/Dinas. Untuk bupati dan pejabat tinggi lainnya, pelaksanaannya terpusat di Bale Nagri, perkantoran Pemkab Purwakarta."Jadi, sebelum memulai aktifitas, seluruh pejabat dan stafnya harus mengikuti kegiatan Tadarus Alquran. Tentunya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," kata Anne.Sebelumnya, Bupati Purwakarta juga telah membuat surat edaran yang harus dijalankan oleh seluruh pegawai pemerintahan yang statusnya Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN yang berkaitan dengan pengaturan jam kerja selama Ramadan.Terhitung sejak 1 Ramadan lalu, para pegawai pemerintahan diminta masuk kerja lebih pagi dan bekerja selama tujuh jam dalam sehari. Terhitung, dari masuk pukul 06.30 WIB dan pulang pukul 13.30 WIB. Jadi, selama puasa pelayanan kepada masyarakat dilakukan lebih pagi.Kebijakan yang dituangkan dalam surat edaran (SE) bupati nomor 061.2/1049/org itu juga merujuk pada peraturan surat edaran dari Kemenpan-RB nomor 50 tahun 2020 tentang penyesuaian jam kerja pegawai pemerintahan selama Ramadan.Selain dua SE tersebut, Pemkab Purwakarta juga telah mengeluarkan aturan mengenai pelaksanaan kegiatan dan ibadah di bulan Ramadan khusus bagi masyarakat. Imbauan ini, merujuk pada surat edaran Menteri Agama RI nomor 03/2021 tentang panduan ibadah selama Ramadan dan idul fitri 1442 hijriah.Adapun salah satu poin dari edaran tersebut, yakni mengimbau para pengurus masjid/musala untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah. Misalnya, membatasi jumlah jamaah dalam pelaksanaan salat tarawih. Jadi, jamaah yang hadir hanya dianjurkan 50 persen dari kapasitas tempat ibadah tersebut. Termasuk menjaga jarak satu meter antar jamaah. "Para pengurus tempat ibadah, juga diimbau untuk menyiagakan petugas pengecek suhu tubuh, termasuk membatasi jumlah pintu masuk untuk memudahkan pengawasan penerapan prokes," demikian Ambu Anne. (*)