PURWAKARTA ISTIMEWA

Melayani masyarakat dengan sepenuh hati

Kamis, 15 Oktober 2026 08:25

Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus memperkuat koordinasi dalam mendukung program gentengisasi nasional. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Ir. Sri Jaya Midan, menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Gentengisasi yang membahas wilayah Majalengka, Purwakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur di Menara BRIPens, Jakarta Selatan, Selasa, (12/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, Sri Jaya Midan didampingi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Hariman Budi Anggoro serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Entin Suryatin.Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait. Pertemuan tersebut bertujuan mematangkan persiapan pelaksanaan program gentengisasi sekaligus menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung penyediaan material atap berbahan genteng untuk kebutuhan perumahan.Salah satu perhatian utama dalam pembahasan ini adalah kesiapan industri genteng daerah agar mampu memenuhi kebutuhan program perumahan pemerintah. Majalengka menjadi wilayah penting karena memiliki sentra industri genteng yang berpotensi mendukung pasokan material sekaligus memperluas pasar bagi perajin lokal.Persiapan program mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari ketersediaan stok, kapasitas produksi, pengaturan distribusi dan pengiriman, hingga pemenuhan standar kualitas produk. Seluruh aspek tersebut perlu dipastikan agar kebutuhan genteng dapat terpenuhi dengan baik tanpa mengabaikan mutu produk dan keberlangsungan usaha para perajin.Bagi Kabupaten Purwakarta, keterlibatan dalam koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat potensi industri lokal. Dukungan lintas sektor diharapkan dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi perajin genteng serta mendorong pertumbuhan usaha dan penyerapan tenaga kerja.Kehadiran Sekda bersama Kepala DKUPP dan Kepala Disperkim juga mencerminkan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam mendukung pengembangan sektor perindustrian, perdagangan, dan penyediaan material bangunan untuk kebutuhan perumahan.Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mempersiapkan langkah konkret agar potensi industri genteng lokal tidak sekadar menjadi bagian dari rencana program, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bupati Majalengka, Kepala Perkim Jawa Barat, serta perwakilan Pemerintah Jawa Tengah. (Diskominfo Purwakarta)

Kamis, 15 Oktober 2026 08:07

Purwakarta - Pemerintah Kabupaten Purwakarta memperkuat komitmen pembangunan ekosistem halal melalui Rapat Koordinasi Pembangunan Ekosistem Halal yang digelar di Prime Plaza Hotel Purwakarta, Selasa, (13/10/2026).Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Ir. Sri Jaya Midan, MP., menghadiri sekaligus membuka kegiatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Jawa Barat tersebut.Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi dan dukungan lintas sektor dalam menyukseskan implementasi Wajib Halal Oktober (WHO) 2026, sekaligus mendorong kesiapan para pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan sertifikasi halal.Pembangunan ekosistem halal mengacu pada kewajiban sertifikasi halal bagi produk tertentu yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.Dalam sambutannya, Sri Jaya Midan menyampaikan bahwa kebijakan wajib halal tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga membuka peluang bagi produk lokal untuk meningkatkan daya saing, memperkuat kepercayaan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.Menurutnya, penguatan ekosistem halal memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan ekonomi syariah, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan wisata ramah muslim atau halal tourism.Pemerintah Kabupaten Purwakarta pun menegaskan dukungannya terhadap pembangunan ekosistem halal melalui kolaborasi lintas sektor.Pendampingan dan kemudahan akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, dinilai penting agar mereka mampu memenuhi ketentuan yang berlaku sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing produknya.“Dengan komitmen dan kerja sama seluruh pihak, pembangunan ekosistem halal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM, memperkuat perekonomian daerah, serta mewujudkan Purwakarta yang halal, berdaya, maju, dan sejahtera,” demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.Melalui rapat koordinasi ini, sinergi antara pemerintah daerah, BPJPH, dan para pemangku kepentingan diharapkan tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi diwujudkan dalam langkah konkret di lapangan.Terlebih, menjelang implementasi Wajib Halal Oktober 2026, kesiapan pelaku usaha menjadi salah satu aspek penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian Kabupaten Purwakarta. (Diskominfo Purwakarta)

Selasa, 13 Oktober 2026 03:46

Purwakarta - Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Ir. Sri Jaya Midan, M.P., menghadiri Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purwakarta dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027, dengan fokus pada sektor pendapatan daerah.Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Purwakarta dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami, Senin, (12/10/2026) Kegiatan ini turut dihadiri anggota Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta kepala perangkat daerah terkait.Pembahasan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan APBD 2027 melalui koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif. Salah satu perhatian utama dalam rapat ini adalah pencermatan terhadap rencana pendapatan daerah yang menjadi dasar dalam menentukan kapasitas anggaran pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan.Perencanaan pendapatan memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah. Proyeksi pendapatan yang realistis dan terukur diperlukan agar program pembangunan dapat disusun sesuai kemampuan keuangan daerah.Selain itu, pembahasan pendapatan juga menjadi momentum untuk mencermati potensi sumber penerimaan daerah, sekaligus memastikan perencanaan anggaran disusun berdasarkan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.Melalui pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, penyusunan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2027 diharapkan berjalan secara terencana, transparan, dan akuntabel.Hasil pembahasan tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi landasan bagi penetapan kebijakan anggaran yang mendukung prioritas pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Purwakarta. (Diskominfo Purwakarta)

Selasa, 13 Oktober 2026 03:00

Purwakarta - Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Ir. Sri Jaya Midan, M.P., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Senin, (12/10/2026).Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., tersebut membahas dua agenda utama, yakni pengendalian inflasi daerah serta penandatanganan Surat Edaran Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan sarana prasarana dan ketenagaan penyuluh pertanian untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap perkembangan inflasi di tengah dinamika geopolitik global, khususnya ketegangan di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu produksi dan distribusi minyak dunia.Selain faktor global, sejumlah bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia juga dinilai dapat memengaruhi aktivitas ekonomi, distribusi barang, serta stabilitas harga kebutuhan masyarakat.Pemerintah pusat dan daerah terus didorong memperkuat langkah pengendalian inflasi agar tetap berada dalam batas yang terkendali.Mendagri menyebut inflasi perlu dijaga agar tidak melampaui ambang batas 3,5 persen.Berdasarkan data yang disampaikan dalam rakor, inflasi nasional tercatat sebesar 3,28 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y), meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 3,19 persen.Kenaikan harga komoditas menjadi perhatian karena berpotensi memberikan tekanan lebih besar kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok desil 1 dan 2.Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga, menjaga kelancaran distribusi barang, serta memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak juga diperlukan untuk mencegah praktik mafia pertanian dan pangan yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan maupun harga komoditas di daerah.Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas harga serta mendukung ketahanan pangan.Bagi Kabupaten Purwakarta, pengendalian inflasi menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama agar gejolak harga kebutuhan pokok tidak semakin membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. (Diskominfo Purwakarta)