Purwakarta – Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Ir. Sri Jaya Midan, M.P., memimpin Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2026 yang digelar di Aula Janaka, Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, Rabu (8/1/2025).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Purwakarta, R. Muchamad Nurcahja, S.T., M.M., serta perwakilan perangkat daerah terkait.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada ajang Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2025, yang menilai komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan.

Dalam arahannya, Sekda Purwakarta menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender harus diimplementasikan secara nyata oleh seluruh perangkat daerah dan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan administrasi.

“Pengarusutamaan gender merupakan bagian penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Setiap kebijakan dan program yang disusun harus responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil,” ujarnya.

Sekda juga menyampaikan bahwa pengarusutamaan gender tidak hanya berbicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, balita, dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan dan pelayanan publik.

Lebih lanjut, rapat koordinasi ini membahas strategi peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan serta perluasan akses perempuan terhadap sumber daya pembangunan. Menurutnya, hal tersebut membutuhkan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh perangkat daerah.

Ia menambahkan, persiapan evaluasi PUG menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan program dan pelayanan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Purwakarta.

Melalui pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta berharap dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, serta meningkatkan capaian daerah di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun nasional. (Diskominfo Purwakarta)