Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum resmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara, di Purwakarta, Senin (07/12/2020).
Dalam sambutannya, Mantan Mendagri
itu mengatakan teknologi informasi harus bisa terintegrasi dengan pelayanan
publik demi kecepatan dan ketepatan pelayanan. Sehingga, masyarakat tidak lagi
direpotkan dengan kebiasaan birokrasi yang njelimet.
"Semangatnya
mengintegrasikan pelayanan. Purwakarta dan 46 daerah lainnya dapat menyatukan
suara demi pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat," kata Tjahjo.
Ia juga mengapresiasi inovasi
dibidang pelayanan publik yang dilakukan jajaran Pemkab Purwakarta. Inovasi ini
sangat berguna dalam rangka kecepatan dan ketepatan Aparatur Sipil Negara dalam
memberikan pelayanan. "Sudah zamannya serba cepat dan tepat. MPP ini
diprioritaskan untuk seluruh warga Purwakarta. Semuanya harus terlayani secara
cepat dalam satu gedung dengan layanan terintegrasi," ujarnya.
Ksatria di Bale Madukara
Dengan sistem pelayanan yang
terkolaborasi, satu pintu, rekreatif, inovatif dan amanah (Ksatria), pusat
layanan publik di Kabupaten Purwakarta yang diberi nama Mal Pelayanan Publik
(MPP) Bale Madukara itu akan melayani sekitar 185 layanan dari 34 instansi yang
terdiri dari 16 OPD Purwakarta, 8 BUMN dan BUMD, 9 instansi vertikal dan 1 instansi
dari Provinsi.
Ke depan, masyarakat yang akan
mengurus administrasi, tak perlu repot muter-muter kantor sejumlah Dinas. Di
mal yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Pasar Juma’ah itu terdapat
layanan mulai dari perizinan, pembuatan KTP, administrasi kependudukan lainnya,
pembuatan SIM, STNK, e-tilang, layanan pajak, layanan imigrasi hingga layanan
pernikahan.
Untuk layanan pernikahan,
diberikan secara cuma-cuma atau gratis, nama layanannya Kemudahan Istimewa
Pernikahan atau kalau disingkat menjadi Mustika Madukara.
Bupati Purwakarta, Anne Ratna
Mustika mengatakan, jenis layanan tersebut merupakan kolaborasi antara
Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Purwakarta yang dihadirkan khusus untuk warga Purwakarta yang kurang mampu
secara ekonomi yang akan melaksanakan pernikahan dan tercatat berdasarkan undang-undang
yang berlaku.
"Kami akan memfasilitasi
bagi mereka yang akan menikah dan tentu saja gratis. Pelayanan ini hanya
berlaku untuk akad nikah pasangan pengantin dan langsung akan mendapatkan buku
nikah, untuk yang sudah memenuhi persyaratan sesuai regulasi," kata Ambu
Anne disela Grand Opening MPP Bale Madukara.
Selain itu, ada satu lagi yang
terdapat dalam layanan Mustika Madukara ini, yaitu melayani isbat nikah dibantu
oleh Pengadilan Agama Purwakarta untuk pasutri di Purwakarta yang belum
memiliki buku nikah. "Dan bagi pasangan yang baru menikah jika beruntung
akan mendapatkan hadiah menginap gratis 1 malam di hotel yang ada di
Purwakarta, sebagai hadiah dari Bale Madukara Purwakarta," tuturnya.
Menurutnya, Pemkab Purwakarta
mempunyai misi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih
dan profesional. Misi tersebut, juga telah tertuang dalam rencana pembangunan
jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.
Tata kelola pemerintahan yang
dimaksud diantaranya mencakup pelayanan publik. Termasuk membangun
fasilitasnya. Dan untuk optimalisasi tata kelola pemerintahan itu, lebih
mencakup ke penyediaan pelayanan dasar publik.
Kata dia, diantara wujud dari
program tersebut, yakni menyediakan pusat layanan publik berupa Mal Pelayanan
Publik (MPP). Hal ini pun, sejalan dengan program Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang digulirkan sejak
2017 lalu.
"Sejak 2019 lalu kami telah
memulai pembangunan pusat pelayanan publik tersebut. Program ini, merupakan
satu diantara bentuk ikhtiar pemerintah dalam hal memaksimalkan pelayanan
kepada masyarakat. Tujuannya tidak lain tentu untuk lebih mendekatkan pemerintah
dengan masyarakat," ujarnya.
Anne juga menjelaskan, gedung MPP
ini menghadirkan pelayanan ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja
tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga, hal ini
berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil. "MPP merupakan
pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik yang
dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi,” jelas Ambu Anne.
Inovasi ini hadir untuk mendobrak
rutinitas dan menjadi solusi terhadap anggapan bahwa selama ini pelayanan
pemerintah memakan banyak waktu, berbelit-belit, dan tidak transparan. Dengan
sistem digitalisasi seperti ini, pelayanan yang dilakukan dipastikan menjadi
lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Ia juga berharap, MPP juga bisa
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan.
"MPP Bale Madukara memiliki
fasilitas yang merupakan pembaharuan sistem pelayanan publik di Indonesia.
Sistem tersebut adalah generasi ketiga dari sistem pelayanan terpadu satu atap
yang beberapa tahun lalu pernah diluncurkan," ujar Ambu Anne seraya
mengatakan dengan sistem tersebut, ia mendorong performa birokrasi di
Purwakarta semakin efektif dan efisien melayani warga. Karena itu, dirinya siap
mengawal kebijakannya tersebut sampai pada tatanan teknis. (*)