Banyaknya Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang pensiun di 2020 tak sebanding dengan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) yang masuk pada formasi 2019. Kondisi ini akan berlanjut sampai pada
puncaknya tahun 2022.
Demikian disampaikan Bupati
Purwakarta, Anne Ratna ini saat kegiatan pemberian Taspen kepada 365 orang yang
pensiun dengan anggaran yang dikeluarkan pada 2020 ini sebanyak Rp 20 miliar,
atau rata-rata per orangnya mencapai Rp 60-70 juta, di Bale Paseban Pendopo
Pemkab Purwakarta, Selasa (29/12/2020).
Sementara, terkait dengan
pengangkatan P3K, anggaran tahun ini banyak tersedot untuk belanja pegawai,
tidak lagi menjadi porsi ideal dan sudah dilaporkan bahwa kemampuan anggaran
Kabupaten Purwakarta tidak mempunyai kemampuan untuk merekrut P3K yang akan dianggarkan
melalui APBD Kabupaten.
"Semoga ada solusi dari
pemerintah pusat karena ada beberapa posisi yang memang tak bisa digantikan
oleh tenaga kontrak daerah," kata Ambu Anne.
Orang nomor satu di Purwakarta
ini pun lantas mengusulkan adanya penambahan kuota CPNS 2021 untuk bidang
kesehatan juga pendidikan, sebab pada CPNS 2019 tak sebanding antara yang
pensiun dengan yang masuk.
Pada kesempatan yang sama, Kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Purwakarta,
Asep Supriatna menambahkan permasalahan krisis ASN bukan saja terjadi di
Purwakarta melainkan kabupaten/kota lainnya bahkan kementerian pun ada.
Asep menyebut memang telah ada
skema dari pemerintah pusat sebesar 30-70 persen, yakni 30 persen CPNS dan 70
persennya P3K (tenaga kontrak), sehingga 100 persennya dihitung bersamaan
jumlah pensiun pada tahun itu.
"P3K kebijakan pengganjian,
tunjangan, dan lainnya setara ASN dan ditanggung pusat dahulu. Sedangkan ASN
kan melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Nah, ini kesulitan bagi kami sebab APBD
kami tak kuat jika harus menanggungnya," katanya.
Namun, Asep pun mengatakan ada
angin segar yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait adanya juklak juknis
sejuta tenaga pendidik atau guru. Sampai saat ini, kata Asep, pihaknya tengah
menunggu juklak juknis tersebut. "Seleksi dan gaji ditanggung pemerintah
pusat. Kami sekarang kekurangan pengajar sekitar 2.500 orang untuk ASN,"
katanya.
Terkait ASN yang pensiun, Asep
mengatakan bahwa melihat dari grafik mulai 2019, 2020, 2021 dan 2022 mencapai
500 orang yang purnabakti dan sebagian besarnya ialah guru.
"Beruntung pada formasi CPNS
2019 bupati meminta kuota untuk guru sebanyak 93 persen. Karena kondisinya ya
kami kekurangan. Jadi, idealnya ke depan mesti seimbang yang keluar dan masuk
atau justru harus banyak yang masuk daripada keluar," demikian Asep
Supriatna. (*)