Tahapan
peningkatan pengendalian inflasi di Kabupaten Purwakarta, dilakukan dengan cara
mensinkronisasikan seluruh perangkat daerah dan kecamatan yang ada dengan
difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Demikian
disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika usai Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 yang
digelar secara virtual di Aula Janaka, Kamis, 18 Agustus 2022.
"Saat
ini, laju infilasi di Kabupaten Purwakarta cukup terkendali, yaitu ada diangka
2,09. Hal tersebut berdasarkan data BPS per Desember 2021. Dan peningkatan Laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dari tahun sebelumnya berada di angka 3,42 persen,
lebik baik dibandingkan dengan tahun 2020," kata Ambu Anne.
Menurutnya,
pengendalian inflasi di tingkat Kabupaten Purwakarta merupakan penjabaran dari
Keputusan Presiden nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi dan
Peraturan Menteri Perekonomian nomor 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata
Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi
dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
Selain
itu, TPID Kabupaten Purwakarta juga mempunyai tugas melakukan pengumpulan data
dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada
tingkat kabupaten, menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat
kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan
pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dan melakukan upaya untuk memperkuat
sistem logistik pada tingkat kabupaten.
"Lalu,
TPID juga melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan tim
pengendalian inflasi provinsi serta melakukan langkah-langkah lainnya dalam
rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat
kabupaten," kata Ambu Anne.
Hal
diatas, kata Ambu, sejalan dengan visi dan misi untuk lima tahun kedepan yang
diemban oleh Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yaitu mewujudkan Purwakarta
Istimewa yang menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis
bagi penyelenggaraan pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan di
Kabupaten Purwakarta.
"Adapun
untuk penjabaran mengenai visi tersebut dibuat kedalam empat misi, yaitu
meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial,
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional,
mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan
lingkungan yang berkelanjutan, mewujudkan perekonomian rakyat yang kokoh
berbasis desa," beber Ambu Anne.
Jajaran
Pemkab Purwakarta juga telah mengecek ke lapangan berkaitan dengan harga
sembako di beberapa pasar. "Pada intinya, harga-harga sembako di
Purwakarta terkendali sampai hari ini walaupun kita harus tetap waspada karena
krisis global, sedikit banyak akan mempengaruhi harga-harga kebutuhan
pokok," ujarnya.
Kondisi Dunia Sedang Tidak Normal
Rapat
Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 yang dipimpin Presiden Joko
Widodo secara virtual itu dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinergi dalam
menjaga stabilitas yang terjadi di sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia
untuk tetap berhati-hati menyikapi hal yang terjadi saat ini.
Dalam
sambutannya, Presidan Jokowi menyampaikan agar kepala daerah, baik gubernur dan
bupati atau walikota saatnya berhati-hati, sebab kondisi dunia kini sedang
tidak normal.
Pasalnya,
pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, selanjutnya ada perang Rusia
dan Ukraina yang memperparah gangguan rantai pasok dan lonjakan inflasi hingga
pengetatan kebijakan moneter oleh negara maju. Sehingga harus bekerja makro,
mikro dan detil angka angka harus tahu.
Presiden
juga meminta seluruh kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, maupun gubernur
bersedia bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim
Pengendalian Inflasi Pusat, bahwa tim pengendalian inflasi di pusat harus bisa
memetakan sembari menyambungkan kebutuhan dan ketersediaan pasokan kelompok
pangan tersebut di daerah.
"Kepala
Daerah harus bekerja lebih keras agar inflasi bisa diturunkan ke bawah level 5
persen. Inflasi penting karena menyangkut perut orang banyak. Provinsi juga
harus tahu posisi inflasi berapa, angka amannya berapa, jangan sampai nanti
daerah gelagapan jika ditanya," kata Joko Widodo .(Diskominfo Purwakarta)