Di
bawah komando Anne Ratna Mustika sebagai bupati, jajaran Pemkab Purwakarta
terus berupaya meningkatkan jumlah investasi yang masuk ke wilayah tersebut,
salah satunya dengan mempermudah berbagai akses pelayanan publik.
Sepanjang
tahun 2022 ini atau tepatnya hingga triwulan ketiga, investasi yang masuk ke
Kabupaten Purwakarta angkanya mencapai Rp 5,75 triliun, atau sebesar 97,7
persen dari target investasi Kabupaten Purwakarta tahun 2022 dari Pemerintah Pusat
melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp 5,88 triliun.
"Insyaallah
target tersebut pada triwulan keempat akan tercapai. Untuk target investasi
tahun 2023 mendatang, ada peningkatan sebesar 16,67 persen atau naik menjadi Rp
6,8 triliun," kata Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika kepada awak
media, Senin (26/12).
Menurutnya,
pencapaian target tersebut dari para investor berbagai jenis usaha, mulai dari
UMKM, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Pada
gilirannya, manfaat-manfaat penanaman modal tersebut diharapkan dapat
meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, juga meningkatkan
perekonomian masyarakat Purwakarta.
Dorong Percepatan dan Peningkatan
Layanan Publik
Untuk
kepentingan masuknya investasi tersebut, para pengawai di lingkungan Pemkab
Purwakarta diminta terus melakukan percepatan dan peningkatkan peran dan fungsi
pemerintah dalam pembangunan dan melaksanakan pelayanan publik.
"Kami
meminta seluruh pegawai baik itu ASN atau Non ASN di lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta dapat melaksanakan peran dan tugasnya dengan baik,
senantiasa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas, disiplin dan
komitmen, serta mampu memanfaatkan segala sumber daya secara optimal untuk
menghasilkan produktivitas kerja secara maksimal," kata Ambu Anne.
Menurutnya,
hal ini sesuai dengan misi Pemkab Purwakarta dalam rangka tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih dan professional. Bahkan, misi tersebut, juga
telah tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.
Adapun
tata kelola pemerintahan yang dimaksud, salah satunya mencakup pelayanan
publik. Termasuk membangun fasilitas insfrastruktur dan memaksimalkan seluruh
sumber daya yang ada untuk peningkatan pelayanan publik, salahsatunya seperti
program Gempungan dan keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP).
"Untuk
optimalisasi tata kelola pemerintahan itu, lebih mencakup ke penyediaan
pelayanan dasar publik," ujar Ambu Anne, seraya mengatakan, tujuan
lainnya, tentu saja hal ini juga untuk lebih mendekatkan pemerintah dengan
masyarakat.
Bupati
juga menegaskan,
bagi ASN dimanapun ditempatkan harus tetap memiliki keyakinan dan komitmen
untuk memberikan kinerja terbaiknya dalam rangka optimalisasi pelayanan publik.
"Kami
juga mendorong kinerja para pegawai untuk lebih maksimal dalam melaksanakan
tugas dan pelayanan publik, terutama dalam kaitannya dengan prioritas
pembangunan yang telah digariskan dalam RPJMD 2018-2023. RPJMD tersebut harus
diketahui dan dipahami betul agar bisa menjadi pedoman untuk ASN di Kabupaten
Purwakarta," demikian Anne Ratna Mustika.(Diskominfo Purwakarta)