Dinamika
perekonomian yang terjadi secara global telah berpengaruh terhadap tingkat
inflasi nasional, begitupun terhadap inflasi di Kabupaten Purwakarta. Terdapat
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian inflasi tahun ini
dengan memastikan kesinambungan, singkronisasi dan ketetapan program kerja Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sesuai karakteristik di wilayah Kabupaten
Purwakarta.
Demikian
disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika usai mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret
Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2023 yang digelar secara virtual
bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin 09 Januari 2023.
Ambu
Anne menegaskan, bahwa jajaran Pemerintah Daerah yang dipimpinnya akan terus
melakukan inovasi untuk mengakselerasi pelaksanaan pengendalian inflasi melalui
kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait.
"Selain
itu, juga dilakukan penguatan database terkait ketersediaan pasokan komoditas
penyumbang inflasi terutama produksi dan distribusi komoditas pangan pokok dan
strategis," kata Ambu Anne.
Jajarannya
juga akan fokus terhadap peningkatan peringatan dini pengendalian inflasi
melalui optimalisasi aplikasi pemantauan harga pangan strategis yang tersedia
dan dikolaborasikan dengan informasi pendukung lainnya agar mampu dihasilkan
kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran dan berdaya guna.
"Tadi
kita melihat bahwa inflasi year on year tahun 2022 itu ada di angka 5,51 persen
sedangkan di Kabupaten Purwakarta, bedasarkan data BPS adalah bukan kota atau
kabupaten yang memang khusus disurvey. Kita akan melihat kabupaten tetangga
seperti Cirebon ternyata lebih rendah daripada nasional yaitu 4,86
persen," kata Ambu Anne.
Kedepan,
pihaknya akan secara bersama-sama terus melakukan komunikasi yang efektif dan
mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak sehingga ekspektasi
masyarakat dan pelaku usaha terkait kenaikan inflasi dapat terkendali dengan
baik.
"Data
dari DKUPP memang ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan, tapi sifatnya
fluktuatif, seperti contohnya kelompok makanan dan minuman terutama adalah
komoditi sayuran dan juga sumber protein seperti daging atau daging sapi
kemudian juga ayam potong kemudian juga telor dan ikan mas," beber Ambu
Anne.
Pemda
Diminta Gunakan BTT
Sementara,
untuk mencegah atau mengatasi inflasi di daerah, Menteri Dalam Negeri Tito
Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) menggunakan anggaran belanja tidak
terduga (BTT).
Hal
itu bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersedian
pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung
kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah.
Tito
juga mengungkap sejumlah hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk
mengendalikan inflasi diantaranya, turun ke pasar dan sentra produksi guna
memastikan kecukupan stok dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang
terjangkau bagi masyarakat.
Lalu,
melaksanakan operasi pasar untuk memberikan akses pangan murah bagi masyarakat.
Poin berikutnyan adalah optimalkan APBD untuk pengendalian inflasi daerah serta
dapat mengawal kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok ke pasar-pasar
rakyat di setiap wilayah.
Mendagri
juga berharap jajaran Pemerintah Daerah bisa tetap melakukan langkah konkrit
dalam pengendalian inflasi daerah di masing-masing daerah.(Diskominfo Purwakarta)
Rilis
Diskominfo Purwakarta, Senin 09 Januari 2023