Benni
Irwan menjalankan tugas hari pertama sebagai Penjabat (Pj) Bupati Purwakarta
dengan menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Panja Komisi IX DPR RI di Pendopo
Komplek Pemkab Purwakarta, Kamis (21/9/2023).
Kunker
Panja Komisi IX DPR RI ini dalam rangka pengawasan terhadap sistem jaminan
keamanan dan mutu obat di wilayah Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan
tersebut, Benni Irwan juga menyambut Krisdayanti yang merupakan bagian dari
Anggota Komisi IX DPR RI.
Pj
Bupati Purwakarta, Benni Irwan mengatakan bahwa hari ini, Kamis (21/9) adalah
hari pertamanya bertugas sebagai Pj Bupati Purwakarta meneruskan kepemimpinan
Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta periode 2018-2023 yang masa jabatannya telah
habis.
"Selamat
datang di Kabupaten Purwakarta. Hari ini merupakan hari pertama saya tugas
sebagai Pj Bupati Purwakarta. Alhamdulillah sudah mendapatkan kehormatan
menyambut kedatang Tim Panja Komisi IX DPR RI," kata Benni Irwan.
Benni
juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
anggota Panja Komisi IX DPR RI atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan
kepada Kabupaten Purwakarta selama ini khususnya dalam bidang kesehatan.
Ini
dibuktikan dengan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat. Berdasarkan data
BPS menunjukkan peningkatan angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten
Purwakarta yakni tajun 2021 sebesar 71,18 persen dan meningkat menjadi 71,47
persen di tahun 2022. Kemudian angka kematian atau jumlah kematian ibu di
Purwakarta mengalami penurunan, tahun 2021 sebanyak 43 orang dan menjadi 24
orang di Tahun 2022. "Untuk cakupan imunisasi dasar lengkap mencapai 100,15%
di tahun 2022," jelas Benni.
Saat
ini, ujar Benni, jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang terdapat di Kabupaten
Purwakarta yaitu Apotek sebanyak 150, toko obat sejumlah 31 dan 20 UPTD
Puskesmas yang tersebar di 17 kecamatan. Pemkab Purwakarta juga secara rutin
melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kefarmasian untuk menjamin
kualitas dan mutu obat yang beredar di masyarakat.
"Hal
ini mengacu kepada peraturan Menteri Kesehatan mengenai standar pelayanan
kefarmasian di apotek, puskesmas, klinik dan rumah sakit," kata Benni.
Benni
menambahkan selain terkait perizinan, sarana SDM pengelola obat di fasilitas
pelayanan kefarmasian juga berperan penting dalam menyediakan dan memberikan
sediaan farmasi, dalam hal ini obat yang bermutu. Karena fasilitas pelayanan
kefarmasian merupakan muara peredaran sediaan farmasi yang akan bersinggungan
langsung dengan masyarakat, maka diperlukan pengetahuan terkait regulasi dan
standar pelayanan terkini.
Oleh
karena itu selain melakukan fungsi pengawasan pemerintah daerah selaku penerbit
izin operasional fasilitas pelayanan kefarmasian senantiasa melakukan pembinaan
terhadap SDM kesehatan pada sarana-sarana yang ada agar penyelenggaraan
pelayanan kefarmasian dapat memenuhi standar dan persyaratan.
Hal
tersebut, lanjut Benni, sebagaimana ditetapkan untuk pemberdayaan masyarakat
dalam mewujudkan terciptanya konsumen cerdas dapat melindungi dirinya sendiri
keluarga maupun komunitas masyarakat dari ancaman produk obat yang tidak
memenuhi syarat.
Salah
satu bentuknya nyata strategi ini adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat
melalui gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat Gema Cermat. "Namun
kami dapat menyampaikan bahwa hingga saat ini masih banyak tantangan yang harus
dihadapi dalam rangka mewujudkan sistem jaminan keamanan dan mutu obat yang
terjamin di Kabupaten Purwakarta," katanya.
Benni
berharap pada kesempatan kunjungan kerja anggota Komisi IX DPR RI ini kiranya
dapat diberikan masukan dan saran kepada Pemkab Purwakarta bagi peningkatan
sistem jaminan keamanan dan mutu obat di Kabupaten Purwakarta. "Kami juga
berharap ibu dan bapak anggota dapat membantu kami dalam mendorong percepatan
peningkatan sistem jaminan keamanan dan bentuk obat di Kabupaten Purwakarta
baik melalui kebijakan maupun dukungan anggaran," pungkasnya.
Sementara
itu, Ketua Tim Kunker Panja Komisi IX DPR RI, drg Putih Sari mengatakan
kesehatan merupakan salah satu modal untuk berlangsungnya kehidupan manusia.
Agar bisa produktif, bisa melakukan aktivitas kondisi kesehatan seseorang
memberikan pengaruh di dalam semua sektor kehidupan.
"Tujuan
dari pemerintah dalam pelaksanaan pemeliharaan kesehatan adalah bagaimana
mencapai derajat kesehatan yang baik, baik secara individu maupun juga
masyarakat secara optimal dan salah satu faktor dalam mendukung kesehatan
adalah obat," kata Putih Sari.
Obat
ini merupakan salah satu komponen yang tidak tergantikan di dalam pelayanan
kesehatan dan digunakan pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan diagnosis
pengobatan dan pemulihan penyakit. "Obat esensial merupakan suatu hak
asasi manusia, sehingga tentunya di dalam penyediaannya merupakan kewajiban
bagi pemerintah dan juga lembaga pelayanan kesehatan publik," ujar Putih
Sari. (Diskominfo Purwakarta)