Seiring bertambahnya jumlah
penduduk di Indonesia, kebutuhan masyarakat akan rumah pun ikut meningkat. Hal
tersebut berdampak terhadap meningkatnya harga tanah dan rumah. Tentunya harga
rumah yang semakin tinggi menjadi beban bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR).
Oleh karena itu, pemerintah
melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan
solusi dengan menyediakan rumah subsidi dengan harga dan cicilan yang
terjangkau, dengan programnya yang dinamakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP).
Rumah subsidi yang disalurkan
oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) itu, ditawarkan dengan
uang muka yang murah, bunga yang rendah dan tenor cicilan yang lebih panjang.
Dalam menyalurkan dana bantuan
FLPP, PPDPP bekerja sama dengan puluhan bank pelaksana, salah satunya dengan PT
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.
Untuk mempercepat penyaluran
rumah subsidi, Bank BNI bersama PPDPP melalui KPR Sejahtera BNI FLPP,
melaksanakan Akad Kredit Massal sebanyak 4.675 debitur secara virtual di
seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Purwakarta yang digelar di Bale Maya
Datar, Komplek Pemkab Purwakarta, Selasa 30 Maret 2021.
Bupati Purwakarta Anne Ratna
Mustika mengucapkan terimakasih atas kepada BNI yang hari ini melaksanakan akad
massal KPR, termasuk di Kabupaten Purwakarta.
"Tentu saja ini akan
memberikan solusi bagi masyarakat untuk dapat memiliki hunian tempat
tinggal," kata Ambu Anne.
Menurutnya, dari data Distarkim,
Kabupaten Purwakarta dengan jumlah penduduk yang hampir 1 juta jiwa, masih
kekurangan sekitar 30 ribu hunian bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
"Dengan fasilitas yang diberikan BNI, program PUPR dapat dimanfaatkan
warga Purwakarta secara maksimal," tuturnya.
Sementara, dari pihak BNI, Edo
Edi Awaludin dalam keterangannya mengatakan, dari 4.675 unit yang diakadkan,
Kabupaten Purwakarta sudah mendirikan 109 rumah dan yang sudah menandatangani
sebanyak enam debitur.
"Kita selalu bekerjasama
dengan pihak-pihak asosiasi, termasuk dengan Bupati Purwakarta. Untuk
pengembangan sendiri, tergantung dari potensi daerah setempat. Seperti yang
disampaikan Bupati Purwakarta, masih ada 30 ribuan warga yang belum mendapatkan
hunian. Hal itu akan menjadi potensi bagi kami untuk pengembangan lebih luas
lagi," demikian Edo. (Diskominfo)