Pelaksanaan
Program Keluarga Harapan (PKH) sangat mendukung upaya pencapaian tujuan
pembangunan millenium atau Millenium Development Goals (MDGs). Sejumlah
komponen tujuan MDGs yang terbantu oleh PKH diantaranya adalah pengurangan
penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan
angka kematian bayi dan balita serta pengurangan kematian ibu melahirkan.
Program ini juga memastikan kehadiran pemerintah dalam perlindungan dan
pemberdayaan sosial penyandang disabilitas.
Demikian
disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika disela acara Gebyar Program
Kelurarga Harapan (PKH) Kabupaten Purwakarta tahun 2023 yang digelar di Kawasan
Wisata Cikao Park, Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur, Kamis 15 Juni 2023.
"Selain
bisa menjadi indikasi keberhasilan program pengentasan kemiskinan, acara Gebyar
PKH ini juga dalam rangka memberikan apresiasi, kreatifitas kepada keluarga
penerima manfaat (KPM) PKH, sumber daya manusia (SDM) PKH dan seluruh lembaga
yang terlibat dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Purwakarta sehingga program
ini tetap berjalan dengan lancar dan menghasilkan KPM yang berpendidikan unggul
dan berdaya," kata Ambu Anne.
Menurutnya,
PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada KPM
yang telah ditetapkan. Dalam jangka pendek program ini bertujuan mengurangi
beban keluarga tidak mampu dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus
mata rantai kemiskinan antar generasi. Sehingga generasi berikutnya dapat
keluar dari perangkap kemiskinan.
"Dalam
pelaksanaannya, PKH di Purwakarta, sejauh ini telah dilakukan secara
terintegrasi dengan program perlindungan sosial lainnya. Untuk itu, program
telah kita kolaborasi dan konvergensikan antara Pemda melalui Dinsos P3A dengan
para pendamping sosial. Karena pendamping sosial dalam adalah motor penggerak
perubahan masyarakat untuk keluar dari jurang kemiskinan," ujarnya.
Ia juga
mengungkapkan, Kabupaten Purwakarta juga telah memetakan rumah KPM, survei
kemiskinan dan survei program yatim piatu yang membuat para pendamping harus
apruk-aprukan atau keliling desa, hingga program permakanan atau Pokmas bagi
lansia. Dimana Kabupaten Purwakarta menjadi role model untuk pelaporan di
Kementerian Sosial dan Rumah Sejahtera Terpadu.
"Alhamdulillah,
dari data yang disampaikan Korkab Pendamping PKH Kabupaten Purwakarta, data KPM
di Purwakarta dari tahun ke tahun jumlahnya terus berkurang, dari periode 2018
yang jumlanya mencapai 31 ribu KPM, tahun 2023 ini berkurang menjadi 29 ribu
KPM, itu artinya secara umum program ini berhasil dalam upaya pengentasan
kemiskinan. Dan ini mengindikasikan bahwa angka kemiskinan di Purwakarta
berkurang," kata Ambu Anne.
Sementara,
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily pada pidato pembukaan acara
Gebyar PKH tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menggelontor
dana sekitar 28 triliun untuk program ini di seluruh Indonesia.
Sebagai
bentuk penghargaan pada para pejuang-pejuang pengentasa kemiskinan di
Indonesia, ia juga mengatakan bahwa komisinya kini tengah memperjuangkan status
kepegawaian SDM PKH agar dapat mendapatkan status PPPK atau pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja.
Dalam
pidatonya, Kang Ace juga menjelasakan, ada empat komponen yang masuk dalam
program PKH ini diantaranya adalah, ibu hamil, pendidikan, lansia dan
disabilitas.
"Seperti
cegah stunting, pemberian nutrisi dan gizi untuk ibu hamil. Dengan program ini,
negara juga hadir untuk memastikan anak-anak bangsa mendapatkan pendidikan yang
layak. Untuk lansia, negara memastikan perlindungan lansia yang tidak mampu
agar tidak terlantar dan untuk disabilitas yaitu perlindungan sosial dan
pemeberdayaan sosial disabilitas," demikian Kang Ace.(Diskominfo Purwakarta)