Awal pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh kepala daerah di Istana Negara. Dalam arahannya, Jokowi mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar-pasar.
Menindaklanjuti
arahan tersebut, Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan, hari ini, Selasa 31
Oktober 2023 didampingi Pelaksana Tugas Kepala DKUPP Kabupaten Purwakarta Eka
Sugriyana dan sejumlah pejabat lainnya gelar Monitoring Harga Bahan Pokok di
Pasar Citeko, Kecamatan Plered.
"Pagi
ini saya memang sengaja berkunjung ke pasar, untuk pertama kali ini saya ke
Pasar Citeko di Kecamatan Plered. Saya ingin tahu betul kondisi ketersediaan
bahan sembako terutama bahan pangan, karena kita mengetahui semua kita dalam
kondisi yang betul-betul membutuhkan perhatian dalam hal memastikan
ketersediaan bahan pangan seperti beras, cabe, minyak, telur, daging, baik
daging sapi atau daging ayam," kata Benni.
Ia juga
ingin memastikan beberapa kondisi itu di lapangan. Yang pertama memastikan
apakah bahan itu ada atau tidak, bahan pangan itu tersedia atau tidak, stok nya
ada atau tidak.
"Dari pengamatan pagi ini beberapa komoditi yang kita pantau itu tersedia, beras cukup tersedia, cabe juga ada tapi tidak banyak. Cabe ini yang menjadi perhatian saya, cabe merah cabe rawit yang merah, ada tapi tidak banyak, ini mungkin yang menyebabkan harganya naik. Kemudian tadi telur ada minyak juga ada baik minyakita ataupun minyak curah itu
ada,
kemudian daging juga tadi saya lihat, bawang juga ada, tapi yang menjadi
perhatian saya beras sama cabe," beber Benni.
Yang
kedua, lanjut Benni, yaitu soal keterjangkauan harga, ia juga memastikan bahwa
masyarakat mampu untuk membeli dan mampu untuk mendapatkannya. "Harga
beras memang fluktuatif, ada yang beras premium diangka 15 ribu, beras yang
mediumnya di 14 ribu, ada yang standar itu ada yang diangka 11 ribu dan 12
ribu. Ketersediaan ada tapi untuk beras yang kualitasnya bagus memang perlu
ketersediaan anggaran masyarakat itu untuk mendapatkannya," kata Benni.
Menurutnya,
yang mesti dipastikan itu, masyarakat tidak kekurangan beras. Jika ada kenaikan
harga misalnya, untuk mengatasi persoalan tersebut juga dipastikan dulu soal
ketersediaannya kemudian dapat dibeli oleh masyarakat.
"Dapat
dibeli berarti harganya bisa terjangkau. Berbagai upaya yang dilakukan, kita
melaksanakan gerakan pasar murah. Saya selama sebulan disini sudah dua kali kita gelar gerakan pasar
murah. Itu kita lakukan di kota ya di kota di Purwakarta karena saya melihat
kebutuhan itu banyak diperlukan oleh masyarakat kita yang ada di
perkotaan," kata Benni.
Benni juga mengatakan bahwa gerakan pasar murah itu dilakukan untuk intervensi dan menggabungkan resources yang ada dari pusat dan daerah, ada beras yang dibantu oleh Bulog kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah juga menganggarkan atau menyiapkan anggaran dari dana bantuan tidak terduga untuk mengintervensi harga beras tadi agar harganya bisa turun dan masyarakatnya bisa membeli beras.
"Kita
tidak ingin persoalan beras ini menjadi persoalan di Purwakarta, jadi untuk itu
yang kami lakukan untuk memastikan dua hal tadi, stoknya ada barangnya ada,
kemudian masyarakat bisa membeli nya dengan harga yang terjangkau. Kalau tidak
terjangkau pasti Pemda akan turun, kami akan turun dan mengintervensi agar
masyarakat bisa mendapatkannya," kata Benni.
Sejauh
ini, lanjut Benni, berdasarkan data yang ada, harga cabe menjadi concern kita
untuk memastikan stoknya harus selalu ada. "Saya tanyakan tadi ke penjual
apakah masyarakat membeli, ya masyarakat membeli, dengan harga yang kalau tadi
saya tanya harga per kilo rupanya membeli cabe itu tidak harus per kilo, mereka
dapat membeli mungkin disebut bisa beli Rp 5 ribu atau Rp 10 ribu sesuai dengan
kebutuhan mereka," ujar Benni.
Sementara
itu, dikutip dari laman presidenri.go.id diketahui bahwa Presiden Joko Widodo
(Jokowi) mengumpulkan seluruh kepala daerah di Istana Negara pada hari Senin,
30 Oktober 2023. Dalam arahannya, Presiden mendorong pemerintah daerah untuk
mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di
pasar.
"Pantau
harga riil di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi
seperti tadi saya sampaikan, subsidi angkutan bisa dilakukan, kata Jokowi.
Selain
itu, Kepala Negara juga mendorong daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus
ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Presiden, pemberian
bantuan tersebut akan sangat membantu masyarakat. "Pemerintah kabupaten
dan kota memberikan 5 kg, rampung kalau bareng-bareng seperti itu, rakyat itu
adem. Dan, saya titip, yang dibeli produk dalam negeri, utamanya (produk) UMKM
kita," ujarnya.
Selanjutnya,
Presiden juga mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk tetap waspada
terhadap dampak dari fenomena super El Nino. Meski di beberapa daerah hujan
telah turun, tetapi potensi kebakaran juga harus tetap diantisipasi.
"(Kebakaran) masih kecil, segera selesaikan. Kalau kira-kira, diperkirakan
tidak mampu menyelesaikan, segera sampaikan ke BNPB pusat. Hati-hati mengenai
ini," ujarnya.
Kemudian
dalam hal reformasi birokrasi, Kepala Negara menekankan pentingnya
menyederhanakan prosedur dan tata kelola, khususnya dalam hal pelayanan
perizinan bagi investor, karena investasi sangat berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional. "Gimana kita mau bersaing kalau (mengurus)
izin masih berbulan-bulan, ke meja ini, meja ini, meja ini? Seperti itu yang
Bapak, Ibu gubernur, bupati, wali kota (harus) selesaikan, karena investasi itu
rebutan. Semua negara sekarang ini kan rebutan," imbuh Presiden.
Pada
kesempatan tersebut, Presiden juga membahas terkait peran kepala daerah
memasuki tahun politik 2024. Kepala Negara menegaskan agar para kepala daerah
terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi
apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga. "Saya minta jangan sampai
memihak. Itu dilihat lho, hati-hati. Bapak, Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan
Bapak, Ibu memihak atau enggak. Klik, sudah. Dan juga pastikan, ASN itu
netral," tambahnya.
Apabila
terjadi pergolakan di masyarakat, Presiden meminta agar pemerintah daerah
segera menyelesaikan permasalahan tersebut. "Segera selesaikan kalau ada
percikan-percikan yang berkaitan politik. Selesaikan dengan (segera),"
kata Jokowi.
Terakhir,
Kepala Negara mendorong daerah untuk terus mendukung program prioritas
pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, dan
hilirisasi industri. "Berikan dukungan penuh pada program-program
ini," demikian Jokowi. (Diskominfo
Purwakarta)