Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Keuangan yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan RI secara Virtual. Kegiatan ini sekaligus penyerahan piagam penghargaan atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tata kelola keuangan sebanyak 5 kali secara berturut-turut.
Seperti diketahui, beberapa waktu
lalu, Pemerintah Kabupaten Purwakarta mendapatkan raihan opini WTP 5 kali
berturut-turut oleh BPK-RI Provinsi Jawa Barat.
Didampingi Kepala Badan Keuangan
dan Anggaran Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta, Asisten Daerah 1, dan Kepala
Inspektorat Kabupaten Purwakarta, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika
mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Pemkab Purwakarta.
"Saya sebagai Bupati
berterima kasih kepada semua pihak, kepala OPD, Pimpinan dan para Anggota DPRD
Kabupaten Purwakarta, dan khususnya kepada BKAD beserta jajaran yang terus
berupaya memperbaiki tata kelola keuangan Pemkab Purwakarta. Alhamdulillah WTP
ini merupakan salah satu indikator untuk kita dalam menerima anggaran tambahan,
yaitu Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 11.9 Milliar Rupiah, dalam upaya
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk di Kabupaten Purwakarta," Ujar
Anne saat mengikuti Rakernas Keuangan di Bale Paseban, Sekretariat Kabupaten
Purwakarta, Selasa (22/09/2020).
Menurut Bupati Anne, selanjutnya
DID ini akan digunakan untuk perbaikan pasar-pasar tradisional yang ada di
Purwakarta. Seperti Pasar Citeko, Pasar Leuwipanjang, kemudian Pasar Wanayasa
yang merupakan penopang perekonomian masyarakat Purwakarta.
"Tidak lupa, kita akan
mendorong pelaku usaha UMKM di Purwakarta dengan memberikan stimulus, dan
memberikan bantuan baik itu berupa sarana dan pra-sarananya," Katanya.
Selain dari sektor ekonomi, di
sektor kesehatan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan Kabupaten
Purwakarta sudah mengalokasikan anggaran untuk membangun 3 unit Saung Ambu.
"3 Saung Ambu nantinya akan
dibangun di Kecamatan Maniis yaitu di Desa Cirama Hilir, di Desa Wanawali
Kecamatan Cibatu, kemudian Desa Cihanjawar Kecamatan Bojong yang dilengkapi
dengan adanya dokter, perawat dan bidan yang berjaga disana selama 24 jam. Pada
intinya Penghargaan WTP ini harus berdampak terhadap pembangunan di
Purwakarta," Jelas Anne.
Kepala BKAD Purwakarta Norman
Nugraha menambahkan, terkait pengelolaan keuangan daerah diharapkan bisa lebih
baik lagi. Mengingat, raihan WTP ini merupakan implikasi terhadap DID yang diberikan
oleh Pemerintah Pusat.
"Karena tadi seperti yang
disampaikan ibu bupati, ketika kita mendapatkan raihan WTP, implikasinya yaitu
terhadap DID yang sangat kita butuhkan saat ini. DID itu merupakan dana yang
diberikan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang
mempunyai atau memiliki keunggulan dalam pengelolaan Keuangan, salah satunya
dengan raihan opini WTP," Ucapnya.
Ia berharap, implikasi
pembangunan Pemkab Purwakarta saat ini dapat dirasakan secara langsung manfaatnya
oleh masyarakat Purwakarta.
"Alhamdulillah dengan raihan
5 kali WTP secara berturut-turut, mudah-mudahan tahun depan kita mendapatkan
DID kembali dari pemerintah pusat. Kemudian implikasi pembangunan yang
diharapkan secara langsung dapat berdampak terhadap masayarakat kaitan dengan
program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat
Daerah (OPD)," Imbuhnya. (*)